Anambas di Ujung Tanduk: Menyelamatkan Pulau-Pulau Kecil dari Jeratan Investasi Eksploitatif

Isu penjualan pulau-pulau kecil di Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, melalui platform daring internasional kembali mencuat, memicu kekhawatiran mendalam terkait kedaulatan maritim dan kelestarian lingkungan. Praktik yang dibungkus dengan kedok investasi ini berpotensi merusak ekosistem pesisir dan mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 secara tegas melarang aktivitas pertambangan dan komersialisasi pulau-pulau kecil. Namun, celah hukum dan lemahnya pengawasan membuka peluang bagi praktik-praktik yang merugikan ini untuk terus berulang.

Kepulauan Riau, provinsi dengan 96% wilayahnya berupa laut dan memiliki lebih dari 2.400 pulau, merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka, Singapura, dan Malaysia. Potensi maritim Kepri, khususnya di sektor pariwisata, belum termanfaatkan secara optimal akibat minimnya infrastruktur, rendahnya aksesibilitas antarpulau, dan orientasi pembangunan yang masih terpaku pada ekstraksi sumber daya alam.

Kasus penjualan Pulau Rintan, Tekongsendok, Lakok, dan Mala melalui situs asing menjadi contoh nyata kegamangan ini. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Anambas Nomor 3 Tahun 2024 telah menetapkan pulau-pulau tersebut sebagai kawasan pariwisata, fakta bahwa pulau-pulau tersebut masih ditawarkan secara daring menunjukkan lemahnya pengawasan dan koordinasi.

Di tengah polemik ini, pariwisata berbasis komunitas (CBT) menawarkan solusi inklusif dan berkelanjutan. CBT memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata, mulai dari pemandu wisata, pengelola homestay, pelaku UMKM, hingga penjaga ekosistem. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara adil, meningkatkan rasa kepemilikan warga terhadap pulau, dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.

Studi KKP–UNDP (2022) memperkirakan potensi ekonomi biru Kepri, yang meliputi pariwisata, perikanan budidaya, dan konservasi, mencapai Rp 6 triliun – Rp 8 triliun per tahun. Angka ini jauh lebih besar daripada kontribusi tambang pasir atau bauksit yang merusak lingkungan.

Untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan transformasi pembangunan Kepri dari ekstraktif menjadi regeneratif. Investasi harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Pemerintah pusat harus hadir dan memberikan dukungan anggaran serta melibatkan masyarakat secara aktif dan setara.

Pengelolaan pulau-pulau kecil harus mencerminkan semangat kolektif untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan segelintir investor. Pulau bukan sekadar komoditas, melainkan rumah bagi ekosistem laut, benteng kedaulatan, dan warisan bagi generasi mendatang. Menjaga pulau adalah menjaga martabat bangsa bahari yang berkelanjutan.

• Ancaman Investasi Eksploitatif Investasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial dapat merusak ekosistem pulau dan mengancam kehidupan masyarakat lokal.
• Kedaulatan Maritim Penjualan pulau-pulau kecil kepada pihak asing dapat mengancam kedaulatan maritim Indonesia dan membuka celah bagi aktivitas ilegal.
• Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) CBT memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata, sehingga manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara adil dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan.