Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, melontarkan kritik terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Kritik tersebut muncul akibat pendistribusian program MBG dalam bentuk bahan mentah, menyerupai program pembagian sembako yang sudah ada. Nurhadi mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa program yang bertujuan mulia ini tidak justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

"Tujuan awal dari program ini adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun, jika implementasinya justru membebani masyarakat karena mereka harus mengolah sendiri bahan-bahan tersebut, dan nilai paketnya pun berbeda, maka hal ini perlu dievaluasi," ujar Nurhadi kepada awak media.

Nurhadi menekankan bahwa pembagian paket MBG dalam bentuk bahan mentah harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, BGN memiliki tanggung jawab penuh atas keberhasilan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Ia memahami niat baik di balik program MBG, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat. Akan tetapi, ketika pelaksanaannya menimbulkan kebingungan di kalangan publik, terutama karena bantuan disalurkan dalam bentuk bahan mentah tanpa petunjuk teknis yang jelas, maka evaluasi menyeluruh menjadi sangat penting.

Legislator tersebut menggarisbawahi bahwa pemberian paket bahan pangan mentah dalam program MBG memiliki kemiripan dengan program pembagian sembako, yang memiliki konteks yang berbeda. Ia juga menyinggung adanya potensi pengalihan tanggung jawab dari BGN dalam pelaksanaan program ini. "Jika implementasinya seperti ini, kita perlu mempertanyakan apakah program MBG ini benar-benar berpihak pada masyarakat atau hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja? Karena pada akhirnya, ini menjadi sama saja dengan program pembagian sembako yang sudah berjalan sebelumnya," kata Nurhadi.

Ia menambahkan, "Ketika bantuan gizi dibagikan dalam bentuk bahan mentah tanpa panduan yang jelas, tanpa mempertimbangkan ketersediaan alat masak, bahkan tanpa memperhitungkan daya serap masyarakat, maka ini bukan lagi merupakan program intervensi gizi yang efektif, melainkan sebuah bentuk pengalihan tanggung jawab."

Kritik terhadap program MBG ini muncul setelah viral di media sosial X sebuah foto yang menunjukkan paket MBG berisi bahan mentah yang didistribusikan kepada siswa. Paket tersebut terdiri dari beras, ikan asin, telur puyuh, kacang tanah, buah jeruk, dan pisang.

A Basiro, Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur (Yasmit) Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, mengonfirmasi adanya pembagian MBG dalam bentuk bahan mentah tersebut. Pihaknya telah mendistribusikan paket tersebut kepada ribuan siswa di 18 sekolah, mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA sederajat. "Beras diberikan dalam bentuk mentah dengan tujuan agar dapat dibawa pulang dan disimpan lebih lama," ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa BGN tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk mendistribusikan MBG dalam bentuk bahan mentah. "BGN tidak memiliki kebijakan untuk memberikan bahan mentah," kata Dadan kepada wartawan.