Thailand menghadapi ketidakpastian politik yang signifikan setelah salah satu mitra koalisi utama pemerintahan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mengumumkan pengunduran dirinya. Langkah ini meningkatkan tekanan terhadap Paetongtarn, yang baru menjabat selama 10 bulan, untuk mengundurkan diri. Tekanan ini muncul di tengah tantangan ekonomi dan meningkatnya ketegangan wilayah dengan Kamboja.

Paetongtarn, putri mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, menghadapi ujian berat dalam kepemimpinannya. Partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar kedua, menarik dukungannya setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen. Percakapan tersebut dianggap merusak integritas nasional, kedaulatan, dan citra militer Thailand.

Partai-partai politik lainnya, termasuk Partai United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat, juga mengadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika lebih banyak partai menarik dukungan, pemerintahan Paetongtarn akan menjadi pemerintahan minoritas dengan prospek yang tidak pasti.

Rekaman Kontroversial

Rekaman percakapan yang bocor, yang terjadi pada 15 Juni, mengungkapkan Paetongtarn mendesak Hun Sen untuk menyelesaikan sengketa wilayah secara damai. Dia juga meminta Hun Sen untuk mengabaikan "pihak lain" di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang menurutnya hanya mencari perhatian. Paetongtarn kemudian mengklaim bahwa komentarnya adalah bagian dari strategi negosiasi dan tidak ada masalah dengan militer.

Menanggapi krisis tersebut, Paetongtarn mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan tinggi untuk membahas perselisihan dengan Kamboja. Dia didampingi oleh menteri pertahanan, panglima angkatan darat, dan panglima angkatan bersenjata. Paetongtarn meminta maaf atas kebocoran percakapan tersebut dan menyerukan persatuan.

"Kita tidak punya waktu untuk perpecahan. Kita harus melindungi kedaulatan negara. Pemerintah siap mendukung militer dalam segala hal," katanya kepada wartawan.

Implikasi Politik

Jika Paetongtarn mengundurkan diri, parlemen Thailand akan bersidang untuk memilih perdana menteri baru dari daftar kandidat pemilu 2023. Opsi lain adalah membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum dini, yang berpotensi menguntungkan Partai Rakyat, partai oposisi terbesar yang populer dalam jajak pendapat.

Partai Rakyat, penerus Partai Move Forward (MFP) yang dibubarkan, menyerukan pemilihan baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi Thailand. Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menyatakan bahwa kebocoran percakapan telepon adalah titik balik dan menyerukan pembubaran parlemen.

Bayang-Bayang Thaksin

Pemerintahan Paetongtarn juga menghadapi kritik atas pengaruh ayahnya, Thaksin Shinawatra, yang terus memberikan komentar tentang kebijakan dan tetap aktif di depan umum sejak kembali dari pengasingan pada tahun 2023.

Ketegangan politik yang sedang berlangsung menyoroti peran penting militer Thailand dalam politik dan ketegangan antara para jenderal dan keluarga Shinawatra. Militer sebelumnya menggulingkan pemerintahan Thaksin dalam kudeta pada tahun 2006 dan 2014.

Militer Thailand merilis pernyataan yang menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan menyerukan persatuan nasional. Kepala angkatan darat meminta rakyat Thailand untuk tetap percaya pada komitmen angkatan darat dalam menjaga monarki konstitusional dan melindungi kedaulatan nasional.

Poin-poin penting dalam berita:

• Mitra koalisi utama menarik diri dari pemerintahan PM Thailand.
• Desakan pengunduran diri PM Paetongtarn meningkat.
• Rekaman percakapan kontroversial dengan mantan pemimpin Kamboja bocor.
• Opsi termasuk pemilihan PM baru atau pemilihan umum dini.
• Pengaruh Thaksin Shinawatra terus menjadi sorotan.
• Militer menegaskan komitmen terhadap demokrasi dan persatuan nasional.