Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana melakukan audit komprehensif terhadap daftar antrean haji yang saat ini mencapai angka 5,5 juta calon jemaah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memvalidasi data secara menyeluruh dan mengidentifikasi potensi anomali yang dapat mempengaruhi lamanya waktu tunggu. Kepala BPKH, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa audit ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data dan mengoptimalkan proses penyelenggaraan ibadah haji.

Audit ini akan meneliti secara seksama data setiap calon jemaah haji yang terdaftar, termasuk informasi pribadi, alamat, dan bukti pembayaran. Fokus utama audit adalah untuk mengidentifikasi "kuota batu," yaitu calon jemaah yang telah mendaftar dan membayar biaya haji, tetapi tidak dapat dihubungi atau tidak diketahui keberadaannya saat waktu keberangkatan tiba. Keberadaan kuota batu ini dapat memperpanjang waktu tunggu bagi calon jemaah lainnya. BPKH berharap audit ini dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan mempermudah proses pengelolaan antrean haji.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) telah menjelaskan bahwa estimasi waktu keberangkatan haji sangat bervariasi tergantung pada lokasi pendaftaran. Wilayah dengan jumlah pendaftar yang tinggi cenderung memiliki waktu tunggu yang lebih lama. Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan tercatat sebagai wilayah dengan waktu tunggu terlama, mencapai 47 tahun. Sementara itu, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki waktu tunggu yang relatif lebih singkat, yaitu sekitar 11 tahun.

BPKH berupaya untuk mengatasi masalah antrean haji yang panjang ini. Salah satu caranya adalah dengan berkoordinasi dengan Kemenag untuk mempercepat proses verifikasi data dan memperbaiki sistem pendaftaran haji. Dengan data yang lebih akurat dan sistem yang lebih efisien, BPKH berharap dapat mengurangi waktu tunggu dan memberikan kepastian kepada calon jemaah haji. Selain itu, BPKH juga berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan haji secara keseluruhan, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Berikut adalah poin-poin penting terkait audit antrean haji:

• Tujuan Audit: Memastikan akurasi data dan mengidentifikasi potensi pengurangan antrean.
• Fokus Audit: Identifikasi "kuota batu" (pendaftar yang tidak dapat dihubungi).
• Dampak Audit: Data yang lebih akurat dan pengelolaan antrean yang lebih efisien.
• Variasi Waktu Tunggu: Tergantung pada lokasi pendaftaran (provinsi, kabupaten, atau kota).
• Upaya BPKH: Koordinasi dengan Kemenag, perbaikan sistem pendaftaran, peningkatan kualitas layanan haji.

Dengan langkah-langkah ini, BPKH berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada calon jemaah haji dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik di masa depan.