Pemerintah Indonesia tengah menyusun serangkaian kebijakan strategis sebagai respons terhadap gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda industri media. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil dan seimbang antara media konvensional dan platform digital, dengan mempertimbangkan peran vital media konvensional sebagai pilar demokrasi dan penjaga kualitas informasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menyatakan bahwa langkah konkret yang sedang dipertimbangkan adalah revisi beberapa regulasi yang ada, bahkan tidak menutup kemungkinan hingga perubahan undang-undang. Tujuan utama dari revisi ini adalah menciptakan level playing field yang setara antara media digital dan konvensional. Diharapkan, dengan regulasi yang baru, pertumbuhan industri media dapat berjalan lebih harmonis, menyeimbangkan kebutuhan kuantitas yang dipenuhi oleh media digital dengan kualitas informasi yang dijaga oleh media konvensional.

"Pemerintah berupaya meninjau ulang berbagai peraturan, bahkan mempertimbangkan perubahan pada tingkat undang-undang untuk mencapai keseimbangan antara kedua ekosistem media ini. Penyelarasan kebijakan ini krusial untuk memastikan bahwa kedua jenis media dapat berkembang bersama secara sehat," ujarnya.

Isu krusial yang menjadi perhatian utama adalah dampak transformasi digital terhadap para pekerja media konvensional. Ancaman PHK yang semakin meluas menjadi sinyal perlunya intervensi pemerintah. Pemerintah menyadari sepenuhnya masalah ini dan tengah merancang langkah-langkah strategis untuk melindungi para pekerja media sekaligus memastikan keberlanjutan industri.

"Kami dari Kementerian Kominfo dan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat untuk mencari solusi konstruktif terhadap gelombang PHK di kalangan pekerja media. Kami menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, meminta industri media televisi dan lainnya untuk tidak melakukan PHK secara sewenang-wenang. Aspek-aspek dalam peraturan ketenagakerjaan harus diimplementasikan dengan baik," tambahnya.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Generasi muda lebih cenderung menggunakan media digital, yang menyebabkan penurunan jumlah pemirsa televisi. Meskipun demikian, media konvensional tetap memegang peranan penting dalam memastikan kualitas dan akurasi informasi di tengah derasnya arus konten digital yang seringkali belum terverifikasi.

Media konvensional dianggap sebagai sumber informasi yang tepercaya karena tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan prinsip verifikasi berita yang ketat. Hal ini menjadi penting dalam era di mana informasi mudah diproduksi dan disebarkan melalui media digital, namun kualitasnya seringkali diragukan.

Sekjen Kominfo mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri media, pekerja media, dan akademisi, untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika industri media saat ini. Perubahan adalah keniscayaan, dan yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, meningkatkan kompetensi, dan memastikan bahwa pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan industri media serta melindungi kepentingan demokrasi bangsa.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyeimbangkan media konvensional dan digital.
• Revisi regulasi hingga undang-undang menjadi opsi untuk menciptakan level playing field.
• Perlindungan pekerja media dan keberlangsungan industri menjadi prioritas.
• Media konvensional tetap penting sebagai rujukan informasi yang terverifikasi.
• Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan dalam perumusan kebijakan.