Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Jawa Barat melayangkan kritik tajam terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Sorotan utama tertuju pada tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai angka Rp 311 miliar selama periode 2023-2024.

"Anggaran untuk BPJS Kesehatan selalu dialokasikan setiap tahunnya. Namun, mengapa tunggakan masih terjadi? Kami mempertanyakan apakah terdapat kesalahan perhitungan. Penjelasan, khususnya dari ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), sangat kami harapkan," ungkap Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar mengenai Ranperda pelaksanaan APBD 2024, Kamis (19/6/2025).

Ineu mengapresiasi peningkatan pendapatan daerah yang mencapai Rp 36,68 triliun atau 101,08 persen di tahun 2024, Ineu menekankan pentingnya optimalisasi realisasi belanja daerah. Data menunjukkan realisasi belanja daerah hingga Desember 2024 mencapai Rp35,54 triliun atau 96,31 persen dari total anggaran Rp36,911 triliun. “Pencapaian ini patut diapresiasi, namun optimalisasi pendapatan harus terus diupayakan,” ujarnya.

Selain itu, Ineu meminta klarifikasi dari Gubernur Jawa Barat terkait kesesuaian realisasi dengan perencanaan yang matang, mengingat penyerapan anggaran masih di bawah 98 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,75 triliun juga menjadi perhatian, yang perlu dijelaskan apakah berasal dari efisiensi anggaran atau realisasi pendapatan yang melampaui target.

Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya inventarisasi aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Banyak aset yang belum memiliki sertifikat, seperti lahan SMA Negeri 1 Kota Bandung yang sedang dalam proses hukum di PTUN.

Ineu menilai, aset Pemprov Jabar memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara efektif oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta, atau pihak lainnya. "Pengelolaan dan pemanfaatan aset yang baik dapat meningkatkan usaha ekonomi rakyat. Keamanan aset harus diutamakan agar tidak hilang atau lepas," pungkasnya.

Beberapa poin penting yang disoroti oleh Fraksi PDIP DPRD Jabar adalah:

• Tunggakan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 311 miliar
• Optimalisasi realisasi belanja daerah
• Kesesuaian realisasi dengan perencanaan anggaran
• Penjelasan mengenai Silpa sebesar Rp 1,75 triliun
• Inventarisasi dan sertifikasi aset Pemprov Jabar