Drama TikTok di AS Berlanjut: Trump Beri Perpanjangan Waktu, Apa Artinya?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat kejutan dalam saga TikTok di Negeri Paman Sam. Di tengah desakan untuk memblokir aplikasi berbagi video pendek tersebut, Trump justru memberikan perpanjangan waktu selama 90 hari kepada ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk melakukan divestasi asetnya di AS. Ini merupakan kali ketiga Trump memberikan kelonggaran serupa, memicu spekulasi tentang sikap sebenarnya terhadap platform yang sangat populer di kalangan anak muda tersebut.

Seharusnya, TikTok menghadapi pemblokiran permanen di AS mulai 19 Juni 2025, sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang mewajibkan penjualan operasi TikTok di AS kepada perusahaan non-China. Undang-undang ini, yang dikenal sebagai "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act", mendefinisikan TikTok sebagai ancaman terhadap keamanan nasional karena kekhawatiran bahwa data pengguna dapat diakses oleh pemerintah China dan digunakan untuk tujuan propaganda atau pemerasan.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengumumkan perpanjangan waktu terbaru ini, mengindikasikan bahwa Trump akan menandatangani perintah eksekutif tambahan untuk memastikan kelangsungan TikTok di AS. Leavitt menegaskan bahwa Trump tidak ingin TikTok menghilang begitu saja dan perpanjangan ini akan memberikan waktu bagi pemerintah untuk memastikan kesepakatan penjualan dapat diselesaikan, sehingga pengguna Amerika dapat terus menggunakan TikTok dengan jaminan keamanan data.

Dengan perpanjangan waktu ini, tenggat baru bagi TikTok adalah 17 September 2025. Dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, ByteDance harus menjual operasinya di AS kepada perusahaan non-China atau menghadapi pemblokiran. Namun, sejarah menunjukkan bahwa Trump dapat kembali memberikan perpanjangan waktu tambahan.

Sinyal Dukungan atau Taktik Politik?

Keputusan Trump untuk kembali mengulur waktu pemblokiran TikTok memunculkan pertanyaan tentang motivasi sebenarnya di balik tindakannya. Pada Mei lalu, Trump bahkan mengakui bahwa TikTok memiliki "tempat hangat di hatinya", karena dianggap membantunya memenangkan suara kaum muda dalam pemilihan presiden sebelumnya. Trump mengklaim bahwa ia berhasil memenangkan suara pemilih muda dengan selisih yang signifikan berkat fokusnya pada TikTok, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih oleh politisi Republik sebelumnya.

Sikap ini sangat kontras dengan periode 2017-2021, ketika Trump pertama kali menjabat sebagai presiden. Saat itu, Trump bersikap keras terhadap TikTok dan bahkan menyerukan larangan penuh. Namun, kini, Trump tampaknya melihat aplikasi dengan lebih dari 1,8 miliar pengguna aktif bulanan ini sebagai aset politik yang berharga.

Gugatan Ditolak, Negosiasi Buntu

TikTok sendiri tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman pemblokiran ini. Perusahaan tersebut sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Mahkamah Agung menyetujui argumen pemerintah bahwa TikTok dapat menimbulkan risiko keamanan nasional.

Pemerintah AS telah lama mencurigai bahwa data pengguna TikTok dapat diakses oleh pemerintah China dan digunakan untuk penyebaran propaganda atau bahkan pemerasan. Meskipun demikian, hingga kini belum ada bukti langsung yang dibuka ke publik terkait dugaan ini. TikTok tetap bersikukuh untuk tidak menjual perusahaannya.

TikTok bahkan menyatakan lebih memilih untuk menghentikan operasional TikTok di AS daripada menjual media sosial tersebut ke perusahaan AS, jika proses hukum dan pembicaraan dengan pemerintah AS gagal. Saat ini, TikTok beroperasi di bawah perseroan terbatas yang berbasis di Los Angeles, AS dan Singapura, namun pada dasarnya tetap dimiliki oleh ByteDance, perusahaan teknologi yang berbasis di Beijing, China.

Menurut rilis TikTok pada Mei 2023, sekitar 60 persen saham ByteDance dimiliki oleh investor, termasuk perusahaan investasi besar AS seperti General Atlantic, Susquehanna Capital, dan Sequoia Capital. Sebanyak 20 persen saham dimiliki oleh pendiri Zhang Yiming, yang memegang lebih dari 50 persen hak suara. Sisanya, 20 persen, dimiliki oleh karyawan TikTok di seluruh dunia. Tiga dari lima anggota dewan adalah warga Amerika.

Namun, kendali pemerintah China terhadap perusahaan-perusahaan swasta dalam beberapa tahun terakhir membuat AS khawatir tentang seberapa besar pengaruh Partai Komunis China terhadap ByteDance dan data yang dimilikinya. Inilah yang mendorong AS untuk bersikeras agar ByteDance melepaskan TikTok.

Sejumlah pihak dikabarkan tertarik untuk membeli TikTok AS, termasuk Amazon, Microsoft, AppLovin, miliarder Frank McCourt Jr., Mr. Beast, dan co-founder Oracle Larry Ellison. Namun, belum jelas apakah pemerintah China akan menyetujui penjualan ini, mengingat ByteDance juga harus mendapatkan restu dari otoritas Tiongkok.

Algoritma TikTok Jadi Batu Sandungan?

Menurut sumber industri, alasan di balik penolakan ByteDance untuk menjual TikTok adalah karena algoritma TikTok dianggap penting untuk bisnis dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Algoritma ini, yang merekomendasikan video berdasarkan minat pengguna, dianggap sangat akurat dan berbeda dengan platform media sosial lainnya.

Menjual TikTok ke perusahaan AS sama saja dengan membongkar "rahasia dapur" ByteDance kepada para kompetitor, yang dapat meniru algoritma tersebut. Dengan demikian, masa depan TikTok di AS masih belum pasti dan akan terus menjadi sorotan dalam hubungan antara AS dan China.