Polri Garda Depan Reformasi Birokrasi Tematik: Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Investasi

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan krusial dalam menyukseskan Reformasi Birokrasi (RB), khususnya dalam RB Tematik yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan hal ini dalam Musrenbang Polri 2025, yang diselenggarakan di Jakarta.

Menurut Menteri Rini, Polri memiliki peran sentral sebagai implementing agency dalam memastikan program-program RB Tematik berjalan lancar. Seringkali, implementasi program-program tersebut dihadapkan pada potensi gangguan keamanan, seperti kejahatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Ia mencontohkan dalam sektor ketahanan pangan, praktik-praktik ilegal seperti mafia pupuk, penipuan, dan pencurian dapat merugikan petani. Polri diharapkan dapat menjadi benteng terdepan dalam menindak tegas praktik-praktik ilegal tersebut, sehingga implementasi program tematik dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Peran Polri dalam mendukung RB Tematik tidak hanya terbatas pada penegakan hukum. Polri juga diharapkan dapat aktif dalam:

• Edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
• Pengawasan distribusi dan logistik pangan.
• Menjaga stabilitas keamanan secara keseluruhan.

Untuk memaksimalkan peran tersebut, Menteri Rini menekankan pentingnya transformasi berkelanjutan di tubuh Polri. Transformasi ini harus sejalan dengan empat elemen strategis utama:

• Grand design kelembagaan.
• Peningkatan kualitas pelayanan publik.
• Pengembangan sumber daya manusia aparatur.
• Transformasi digital.

Keempat elemen ini harus saling terintegrasi dalam grand design transformasi Polri.

Transformasi Polri dari pendekatan presisi menuju RB Berdampak merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi secara menyeluruh. Pendekatan presisi telah memberikan fondasi penting dalam hal respons cepat terhadap permasalahan, intervensi yang tepat sasaran, serta hasil kerja yang terukur. Seiring dengan meningkatnya tantangan dan harapan masyarakat, diperlukan lompatan yang lebih sistemik dan berdampak luas. RB Berdampak hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan menekankan nilai-nilai dasar birokrasi modern, yakni transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi.

Menteri Rini juga memberikan apresiasi atas capaian Polri. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Polri pada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan berhasil meraih kategori BB (Sangat Baik). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan lalu lintas Polri juga meningkat sebesar 12 persen, dari 84,83 pada 2023 menjadi 94,92 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan nyata dalam kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

Menteri Rini berharap Polri menjadi bagian dari birokrasi yang terus bertransformasi, berani berinovasi, mengadopsi teknologi, bekerja lintas sektor, serta menjaga integritas. Karena integritas adalah fondasi dari kepercayaan publik. Polri tidak hanya harus siap menjalankan perintah, tetapi juga mampu berpikir strategis dan memberikan masukan terhadap kebijakan.