Inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih mendapatkan angin segar dengan bergabungnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam skema pembiayaan. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan respons atas permintaan dari berbagai BPD yang ingin terlibat aktif dalam pengembangan koperasi di wilayah masing-masing.

Sebelumnya, program ini direncanakan akan didukung penuh oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, dengan partisipasi BPD, diharapkan akses modal bagi Kopdeskel Merah Putih akan semakin luas dan merata di seluruh Indonesia. Bahkan, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga akan dilibatkan dalam program pembiayaan ini.

"Bank-bank daerah sudah meminta kepada kami untuk ikut terlibat. Jadi, ini bukan hanya monopoli Himbara. Mereka ingin terlibat dalam pembiayaan koperasi di daerahnya masing-masing," ujar Budi Arie melalui akun Instagram pribadinya.

Budi Arie menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan dana oleh setiap Kopdeskel Merah Putih. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini. Setiap koperasi yang menerima pembiayaan harus mampu menyajikan laporan keuangan yang jelas dan terukur.

Selain itu, setiap peminjam diwajibkan untuk menyusun proposal bisnis yang komprehensif. Proposal ini akan menjadi dasar penilaian kelayakan usaha dan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara efektif dan efisien.

"Setiap peminjam wajib menyusun proposal bisnis yang jelas dan terukur sebagai dasar penilaian kelayakan usaha. Pendekatan ini bukan hanya mendorong tanggung jawab, tetapi juga membentuk budaya kewirausahaan yang mandiri dan sehat," jelas Budi Arie.

Keterlibatan BPD dalam program Kopdeskel Merah Putih diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan akses modal yang lebih mudah, koperasi-koperasi di daerah dapat mengembangkan usaha mereka dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga telah menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi melalui berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).