Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tahap kedua mengalami kendala serius, mengakibatkan 1,3 juta keluarga yang seharusnya menerima manfaat, hingga saat ini belum menerima bantuan tersebut. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa masalah ini dipicu oleh sejumlah faktor teknis yang kompleks dan memerlukan penanganan segera.

Kendala utama yang menyebabkan kegagalan penyaluran ini adalah status rekening penerima yang tidak aktif atau bahkan tidak terdaftar dalam sistem perbankan. Ketidaksesuaian antara nama penerima dan nomor rekening juga menjadi penghalang utama. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Sosial (Kemensos) berencana untuk berkoordinasi intensif dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi dan validasi data penerima. Koordinasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama rekening tidak aktif atau tidak sesuai, serta mencari solusi alternatif agar bantuan dapat tetap tersalurkan kepada yang berhak.

Kemensos juga akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan kelayakan penerima bansos melalui rekening yang terdaftar. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan bantuan dan memastikan bahwa dana bansos benar-benar diterima oleh mereka yang memenuhi syarat. Mensos menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentoleransi segala bentuk penyimpangan dalam penyaluran bansos. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, seperti penggunaan rekening untuk aktivitas ilegal termasuk judi online, Kemensos akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut penerima dari daftar bantuan dan menindaklanjuti kasus tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat diharapkan untuk proaktif dalam melaporkan jika mengalami kendala dalam menerima bansos. Mensos mengimbau agar laporan disertai dengan bukti pendukung seperti salinan rekening koran atau dokumen identitas. Laporan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi Cekbansos, pendamping sosial, Dinas Sosial setempat, atau langsung ke BPS. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat sasaran.

Saat ini, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 80 persen atau sekitar 7.991.960 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sementara itu, bantuan sembako telah disalurkan kepada lebih dari 14 juta KPM, atau sekitar 78 persen dari total 18,3 juta penerima. Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penyaluran bansos dan mengatasi berbagai kendala yang muncul agar seluruh penerima manfaat dapat segera merasakan dampaknya.