Kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada sorotan terkait praktik perangkapan jabatan oleh sejumlah wakil menteri. Setidaknya, 25 wakil menteri diketahui menduduki posisi komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan dan efektivitas pengawasan terhadap kinerja BUMN.

Penunjukan terbaru melibatkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris di perusahaan yang sama. Penambahan ini semakin memperpanjang daftar pejabat negara yang merangkap jabatan di sektor korporasi pelat merah.

Berikut adalah daftar lengkap wakil menteri yang diketahui menjabat sebagai komisaris di BUMN:

• Wakil Menteri Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
• Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
• Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
• Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
• Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
• Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
• Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
• Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
• Wakil Menteri Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)
• Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
• Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
• Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
• Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
• Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
• Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
• Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
• Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
• Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
• Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk

Praktik perangkapan jabatan ini memicu diskusi publik mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa pihak berpendapat bahwa rangkap jabatan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah dan BUMN, sementara pihak lain mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan negara. Pemerintah diharapkan dapat memberikan penjelasan transparan mengenai dasar pertimbangan penunjukan wakil menteri sebagai komisaris BUMN, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.