Transformasi Digital di Sektor Perbankan: Efisiensi Berkelanjutan Tanpa PHK

Lanskap operasional perbankan di Indonesia mengalami perubahan signifikan akibat masifnya transformasi digital. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya jumlah kantor cabang bank. Namun, digitalisasi ini tidak selalu berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebaliknya, banyak bank yang menunjukkan bahwa penyesuaian struktur dapat dilakukan secara manusiawi dan strategis.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan penurunan jumlah kantor bank umum di Indonesia. Pada Maret 2025, tercatat 23.734 unit, menyusut 509 unit dibandingkan Maret 2024 (24.243 unit) dan 95 unit dari Februari 2025. Perubahan ini mencerminkan peralihan ke layanan keuangan digital.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 mengungkapkan bahwa lebih dari 79% pengguna internet Indonesia menggunakan layanan keuangan digital seperti mobile banking dan e-wallet. Efisiensi menjadi prioritas, termasuk rasionalisasi kantor cabang yang kurang produktif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa bank memanfaatkan masa transisi untuk pelatihan ulang (retraining) karyawan dan relokasi ke unit bisnis lain. Statistik Perbankan Indonesia 2024 menunjukkan jumlah tenaga kerja di sektor perbankan relatif stabil, yaitu 449.738 orang, turun sekitar 1,3% dari tahun sebelumnya.

CIMB Niaga adalah contoh konkret perampingan kantor cabang tanpa gejolak ketenagakerjaan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah cabangnya berkurang menjadi 397 unit per Maret 2025 (dari 407 unit setahun sebelumnya). Karyawan dialihkan ke peran baru seperti digital sales officer atau data analyst.

Bank Negara Indonesia (BNI) juga melakukan realokasi fungsi SDM ke kanal digital dan meningkatkan pelayanan berbasis teknologi. Jumlah kantor cabang BNI berkurang dari 1.889 pada tahun 2020 menjadi 1.779 unit saat ini.

Evolusi Peran SDM di Era Digital

Transformasi digital menggantikan beberapa fungsi manual, tetapi tetap membutuhkan peran manusia. SDM perbankan kini menjadi digital banker—profesional yang menguasai teknologi, analisis data, dan hubungan personal dengan nasabah.

Bank Indonesia menargetkan peningkatan indeks literasi digital keuangan dari 49,6 (2022) menjadi 70 (2027) sebagai bagian dari strategi nasional sistem pembayaran digital. Perbankan tidak hanya mentransformasi sistem, tetapi juga sumber dayanya.

Sektor perbankan dapat menjadi inspirasi bagi sektor lain yang menghadapi disrupsi digital. Dunia ritel, manufaktur, transportasi, dan media menghadapi tantangan serupa. Pelatihan ulang, pemetaan kompetensi, dan mobilisasi internal adalah solusi alternatif selain PHK.

Gerai ritel dapat mengalihkan kasir menjadi petugas layanan digital atau pengelola marketplace. Operator produksi manual di pabrik dapat mengelola sistem robotik atau lini inspeksi berbasis sensor.

Untuk memperluas semangat transformasi inklusif, diperlukan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk tidak langsung melakukan PHK. Insentif pajak bagi perusahaan yang menjalankan retraining sistematis dan mempertahankan karyawan dapat menjadi solusi.

Skema pendanaan bersama antara dunia usaha, asosiasi industri, dan pemerintah dapat mendukung pelatihan lintas sektor. Pusat pelatihan transformasi digital dapat dibentuk di tingkat daerah sebagai pusat pembelajaran responsif terhadap kebutuhan industri.

Sistem ketenagakerjaan Indonesia perlu diperkuat dengan basis data keterampilan agar perencanaan SDM lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Digitalisasi di sektor perbankan membuka peran baru yang lebih bernilai. Penyusutan kantor cabang bukan berarti PHK adalah satu-satunya pilihan. Perbankan Indonesia telah menunjukkan bahwa transformasi yang manusiawi dapat dilakukan dengan visi, keberanian, dan komitmen untuk tidak meninggalkan siapa pun.

Fokusnya bukan lagi pada jumlah cabang yang tutup, melainkan seberapa siap kita menciptakan peralihan peran yang adil, berkelanjutan, dan memberi makna baru bagi pekerjaan di era digital.