Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti implementasi program makan bergizi gratis (MBG) di Tangerang Selatan (Tangsel) yang disalurkan dalam bentuk bahan mentah. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap lebih menyerupai bantuan sembako daripada program pemenuhan gizi. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, secara tegas menyatakan bahwa pemberian bahan mentah tidak sejalan dengan esensi program MBG yang seharusnya menyediakan makanan siap santap bergizi seimbang.

"Jika yang diberikan adalah bahan mentah, maka itu lebih tepat disebut bantuan paket sembako, bukan makan bergizi gratis," ujar Zainul, menekankan perbedaan signifikan antara kedua konsep tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana kualitas gizi bahan mentah tersebut dapat terjamin setelah diolah di rumah masing-masing. Menurutnya, efektivitas program MBG akan lebih optimal jika makanan disajikan dalam bentuk siap konsumsi, sehingga kandungan gizi dan standar kebersihannya dapat dikontrol dengan baik.

Zainul juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program MBG, terutama selama masa libur sekolah. Ia khawatir penghentian sementara program ini dapat menghambat upaya percepatan penanganan stunting yang menjadi salah satu fokus pemerintah. "Saya sangat berharap program makan bergizi gratis tetap berjalan, meskipun sedang libur sekolah. Kita memiliki target percepatan penanganan stunting yang harus dicapai," tegasnya.

Untuk mengatasi kendala distribusi selama libur sekolah, Zainul menyarankan agar pemerintah daerah mencari mekanisme yang efektif dan efisien. Beberapa opsi yang diusulkan antara lain pendistribusian secara berkelompok, melalui perwakilan, atau model distribusi lain yang sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program MBG tetap dapat menjangkau sasaran yang membutuhkan, tanpa terputus oleh masa libur sekolah.

Sebelumnya, foto-foto paket MBG yang berisi bahan mentah seperti beras, ikan asin, telur puyuh, kacang tanah, jeruk, dan pisang beredar luas di media sosial. Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur (Yasmit) Ciputat Timur, A. Basiro, membenarkan adanya pembagian bahan mentah tersebut kepada ribuan siswa di 18 sekolah, mulai dari tingkat PAUD/TK hingga SMA sederajat. Ia menjelaskan bahwa beras diberikan dalam bentuk mentah agar lebih tahan lama dan mudah disimpan oleh keluarga penerima.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan kebijakan MBG dalam bentuk bahan mentah. Pernyataan ini semakin memperkuat polemik terkait implementasi program MBG di Tangsel dan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kebijakan pemberian bahan mentah tersebut.