Antisipasi Konflik Iran-Israel, Pemerintah Diminta Susun Rencana Evakuasi WNI

Kekhawatiran akan eskalasi konflik antara Iran dan Israel mendorong desakan kepada pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan rencana evakuasi darurat bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kedua negara tersebut. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI secara terbuka meminta pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam melindungi keselamatan WNI di tengah meningkatnya ketegangan regional.

Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menekankan pentingnya memiliki skenario evakuasi yang realistis dan responsif. Menurutnya, setiap indikasi peningkatan eskalasi harus segera direspons dengan tindakan cepat demi menjamin keselamatan WNI. Saat ini, Kementerian Luar Negeri RI mencatat terdapat sekitar 580 WNI yang tinggal dan bekerja di Iran dan Israel.

Dalam seruannya, PKS mendesak pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh saluran diplomatik dan kemanusiaan yang tersedia. Hal ini mencakup penguatan komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran dan KBRI serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terdekat dengan Israel, seperti yang berada di Kairo, Mesir. Langkah-langkah taktis lain yang diusulkan meliputi:

  • Peningkatan Status Kewaspadaan: Pemerintah perlu meningkatkan status kewaspadaan dan menyesuaikan tingkat travel warning untuk wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak konflik.
  • Aktivasi Crisis Center: Pembentukan dan aktivasi crisis center di KBRI setempat atau negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah konflik, termasuk penyusunan peta lokasi dan identitas WNI yang tersebar.
  • Komunikasi Intensif: Menjalin komunikasi yang berkelanjutan dan intensif antara KBRI dan seluruh WNI untuk memastikan mereka mendapatkan informasi keamanan terkini.
  • Koordinasi Lintas Negara: Membangun koordinasi lintas negara dengan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memfasilitasi akses kemanusiaan.
  • Koordinasi Lintas Lembaga Dalam Negeri: Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di dalam negeri, terutama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam penyusunan skenario darurat evakuasi cepat dan penyiapan moda transportasi yang diperlukan.

Selain langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah, PKS juga mengimbau kepada seluruh WNI di Iran dan Israel untuk:

  • Melaporkan diri dan terus menjalin komunikasi aktif dengan KBRI/KJRI setempat.
  • Menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi target militer.
  • Mempersiapkan dokumen penting dan perlengkapan darurat.
  • Mengikuti arahan resmi dari perwakilan Republik Indonesia.

PKS menekankan bahwa negara harus hadir secara penuh dan memastikan keselamatan setiap WNI. Hal ini menjadi krusial mengingat meningkatnya eskalasi konflik yang tidak hanya terbatas pada Iran dan Israel, tetapi juga berpotensi meluas ke negara-negara tetangga. Jatuhnya korban jiwa dapat menyasar siapa saja, termasuk WNI, sehingga tindakan cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan.