Polemik mengenai nasib Bandara Husein Sastranegara kembali mencuat ke permukaan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara terbuka mengusulkan revitalisasi bandara yang terletak strategis di tengah kota tersebut. Usulan ini diajukan seiring dengan performa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati yang belum menunjukkan geliat signifikan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memberikan tanggapan atas usulan tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat. Sumasna, Asisten Daerah (Asda) 2 Setda Jabar Bidang Perekonomian dan Pembangunan, menjelaskan bahwa Pemprov Jabar telah menyampaikan usulan revitalisasi Bandara Husein Sastranegara kepada pemerintah pusat dan kini tengah menunggu arahan lebih lanjut.

"Kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik bagi Pemprov Jabar maupun Kota Bandung," ungkap Sumasna dalam keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut, Sumasna menyoroti kepentingan Pemprov Jabar dalam memaksimalkan operasional Bandara Kertajati, terutama dalam melayani kebutuhan transportasi udara bagi masyarakat Jawa Barat bagian timur dan Jawa Tengah bagian barat. Ia menekankan bahwa potensi pasar, khususnya pada musim haji, menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, Pemprov Jabar memahami aspirasi Kota Bandung yang ingin menghidupkan kembali Bandara Husein Sastranegara sebagai salah satu pintu gerbang pariwisata. Keberadaan bandara di tengah kota diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, sehingga berdampak positif bagi perekonomian daerah.

Meski demikian, Sumasna menegaskan bahwa keputusan mengenai reaktivasi bandara tidak dapat diambil secara sepihak. Perlu adanya koordinasi dan pertimbangan matang dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemerintah Kota Bandung, agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak.

Dengan demikian, nasib Bandara Husein Sastranegara kini berada di tangan pemerintah pusat. Sambil menunggu keputusan, berbagai pihak terus berupaya mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.