Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan kekhawatiran atas terhambatnya penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada lebih dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data menunjukkan 1.323.459 KPM mengalami kendala dalam proses transfer dana bantuan. Menyikapi situasi ini, Mensos berencana menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri penyebab utama masalah ini.

"Kami sangat prihatin dan ingin memahami mengapa begitu banyak calon penerima mengalami kendala. Ini bukan hanya pertanyaan bagi publik, tetapi juga menjadi prioritas kami untuk mencari solusinya," ujar Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat.

Menurut Mensos, beberapa faktor diidentifikasi sebagai penyebab gagalnya transfer bansos, di antaranya:

• Rekening Tidak Aktif atau Tidak Ditemukan: Sejumlah rekening penerima terdata tidak aktif atau bahkan tidak dapat ditemukan dalam sistem perbankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas data penerima dan kemungkinan adanya pembaruan data yang belum dilakukan.
• Perbedaan Nama dan Nomor Rekening: Ketidaksesuaian antara nama penerima yang terdaftar dengan nama pemilik rekening menjadi kendala serius dalam proses transfer dana. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh kesalahan input data, perubahan nama penerima, atau bahkan indikasi penyalahgunaan.

Menanggapi temuan ini, Kementerian Sosial berencana mengambil langkah-langkah berikut:

• Koordinasi Intensif dengan Himbara: Mensos menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan Himbara untuk memverifikasi data rekening penerima, mengidentifikasi penyebab rekening tidak aktif, dan memastikan akurasi data penerima.
• Potensi Keterlibatan PPATK: Jika ditemukan indikasi transaksi mencurigakan atau potensi penyalahgunaan dana bansos, Kementerian Sosial tidak akan ragu untuk melibatkan PPATK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana bansos disalurkan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menambahkan bahwa BPS akan terus bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memantau dan mengevaluasi penyaluran bansos. BPS akan fokus pada analisis data untuk mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan.

"Kami akan terus mencermati faktor-faktor yang menyebabkan gagal salur bansos dan berupaya memberikan solusi yang efektif," kata Ateng Hartono.

Upaya ini diharapkan dapat mengatasi kendala penyaluran bansos dan memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.