Integrasi SDF ke Pemerintahan Suriah: Sebuah Kesepakatan Bersejarah di Tengah Konflik Berkepanjangan

Pemerintah interim Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang mayoritas anggotanya berasal dari etnis Kurdi, telah menandatangani kesepakatan bersejarah pada Senin, 10 Maret. Kesepakatan ini menandai babak baru dalam konflik Suriah yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, dengan integrasi institusi SDF ke dalam pemerintahan pusat Suriah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas nasional dan meredakan ketegangan yang selama ini mewarnai hubungan antara pemerintah pusat dan kelompok Kurdi di wilayah timur laut Suriah.

Kesepakatan tersebut mencakup penyerahan kendali atas pos-pos pemeriksaan perbatasan, ladang minyak dan gas, serta sejumlah aset strategis lainnya kepada pemerintah Suriah. Sebagai imbalannya, pemerintah Suriah menjamin hak-hak konstitusional bagi warga Kurdi, termasuk pengakuan hak-hak kewarganegaraan, hak linguistik yang memungkinkan penggunaan bahasa ibu mereka, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Janji ini merupakan langkah signifikan mengingat sejarah penindasan yang dialami etnis Kurdi di bawah rezim Assad sebelumnya.

Ketentuan Kesepakatan dan Implikasinya:

• Integrasi Institusi: SDF akan mengintegrasikan semua institusi sipil dan militernya ke dalam administrasi negara Suriah. Proses integrasi ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2025.
• Pengendalian Aset Strategis: Pengalihan kendali atas pos perbatasan, bandara, dan ladang minyak dan gas dari SDF ke pemerintah pusat Suriah.
• Pengakuan Hak-Hak Kurdi: Pemerintah Suriah menjamin hak-hak konstitusional bagi warga Kurdi, termasuk hak kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Kurdi. Ini merupakan upaya penting untuk mengatasi ketidakadilan yang selama ini dialami komunitas Kurdi.
• Pencegahan Perpecahan: Pernyataan resmi dari kepresidenan Suriah menekankan pentingnya persatuan nasional dan mengecam tindakan perpecahan, ujaran kebencian, dan upaya-upaya yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat Suriah.

Latar Belakang dan Peran SDF:

SDF, yang dipimpin oleh Mazloum Abdi, telah memainkan peran penting dalam konflik Suriah, terutama dalam perang melawan ISIS. Kelompok ini, yang meliputi berbagai etnis dan kelompok, mendominasi wilayah otonom di timur laut Suriah selama beberapa tahun. Meskipun sebelumnya menolak untuk melucuti senjata dan absen dari konferensi dialog nasional, kesepakatan ini menandai perubahan signifikan dalam strategi SDF dalam menghadapi konflik yang berkelanjutan.

Kesepakatan ini juga terjadi setelah deklarasi bersejarah dari pemimpin pemberontak Kurdi, Abdullah Ocalan, yang menyerukan penghentian kampanye PKK terhadap Turki. Hubungan yang kompleks antara YPG (bagian dari SDF dan yang dianggap terkait dengan PKK) dan Turki menimbulkan tantangan tersendiri dalam konteks kesepakatan ini, khususnya mengingat peran Sharaa, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (kelompok yang didukung Turki), sebagai perantara.

Konflik Suriah dan Dampak Kesepakatan:

Konflik Suriah telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan krisis pengungsi besar-besaran. Kesepakatan antara pemerintah interim Suriah dan SDF ini diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas regional dan membuka jalan menuju rekonsiliasi nasional. Namun, keberhasilan implementasi kesepakatan ini masih bergantung pada banyak faktor, termasuk komitmen semua pihak yang terlibat dan dukungan dari komunitas internasional. Keberhasilan integrasi SDF akan menjadi ujian nyata bagi kapasitas pemerintah interim dalam membangun negara Suriah yang damai dan inklusif.

Perlu diingat bahwa situasi di Suriah masih sangat rapuh dan kesepakatan ini hanya merupakan langkah awal dalam proses panjang menuju perdamaian dan rekonstruksi negara. Tantangan besar masih menanti, termasuk rekonsiliasi dengan berbagai kelompok, penyelesaian masalah pengungsi, dan pemulihan ekonomi.