Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memberikan penjelasan terkait vonis 16 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu 20 tahun penjara. Salah satu pertimbangan utama yang mendasari keputusan tersebut adalah usia terdakwa saat ini yang telah mencapai 63 tahun.

Ketua Majelis Hakim, Rosihan Juhriah Rangkuti, mengungkapkan bahwa jika Zarof divonis sesuai tuntutan, ia berpotensi menjalani hukuman hingga usia 83 tahun. Hakim Rosihan menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. Mengingat rata-rata usia harapan hidup masyarakat Indonesia adalah 72 tahun, vonis 20 tahun penjara dapat dianggap sebagai hukuman seumur hidup secara de facto. Kondisi kesehatan yang umumnya menurun pada usia lanjut dan membutuhkan perawatan khusus juga menjadi perhatian majelis hakim.

Lebih lanjut, hakim Rosihan menjelaskan bahwa penerapan hukuman maksimal seharusnya hanya dilakukan dalam keadaan yang benar-benar luar biasa. Dalam kasus Zarof Ricar, majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian fisik secara langsung terhadap orang lain. Selain itu, tidak ada unsur kekerasan yang menyertai tindak pidana yang dilakukan. Majelis hakim juga mempertimbangkan potensi pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset yang nilainya jauh melebihi kerugian yang ditimbulkan.

Selain hukuman penjara, Zarof Ricar juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Zarof dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pemufakatan jahat untuk menyuap hakim agung dan menerima gratifikasi dengan nilai fantastis, mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kasus ini juga menyeret nama Gregorius Ronald Tannur, seorang hakim agung yang terlibat dalam kasus pembunuhan.

Berikut rincian vonis dan dakwaan terhadap Zarof Ricar:

• Vonis:
  • 16 tahun penjara
  • Denda Rp 1 miliar (subsider 6 bulan kurungan)
• Dakwaan:
  • Pemufakatan jahat untuk menyuap hakim agung
  • Menerima gratifikasi lebih dari Rp 1 triliun

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi di lembaga peradilan dan nilai gratifikasi yang sangat besar. Putusan majelis hakim Tipikor Jakarta ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara untuk menjauhi praktik-praktik koruptif.