Kementerian Sosial (Kemensos) mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua mengalami kendala, menyebabkan lebih dari 1,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum menerima haknya. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab utama gagal salur tersebut.

Salah satu penyebab utama adalah masalah teknis terkait rekening bank penerima. Banyak rekening yang teridentifikasi tidak aktif atau bahkan tidak ditemukan sama sekali. Untuk mengatasi hal ini, Kemensos berencana menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan verifikasi dan penelusuran lebih lanjut terhadap data rekening penerima. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab pasti mengapa rekening tersebut tidak aktif atau tidak ditemukan, sehingga solusi yang tepat dapat segera diambil.

Selain masalah rekening, ketidaksesuaian data antara nama penerima dan nomor rekening juga menjadi faktor signifikan penyebab gagal salur. Perbedaan informasi ini menghambat proses transfer dana, karena sistem perbankan secara otomatis menolak transaksi yang tidak valid. Kemensos menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Himbara untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian data ini. Validasi data yang lebih ketat dan pembaruan informasi penerima secara berkala menjadi prioritas untuk meminimalkan kejadian serupa di masa mendatang.

Lebih lanjut, Mensos mengungkapkan rencana untuk melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses validasi penerima bansos. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekening yang digunakan untuk menerima bansos benar-benar valid dan memenuhi syarat. Keterlibatan PPATK diharapkan dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan atau kejanggalan dalam data penerima, sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

Kemensos juga membuka saluran komunikasi bagi masyarakat yang merasa berhak menerima bansos namun belum menerimanya. Masyarakat diimbau untuk segera melapor agar Kemensos dapat menindaklanjuti dan memastikan penyaluran bansos dapat dilakukan secepatnya. Laporan dari masyarakat sangat penting untuk membantu Kemensos memvalidasi data dan mengidentifikasi potensi masalah dalam proses penyaluran.

Di sisi lain, Kemensos mengklaim telah menyalurkan sebagian besar bantuan untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% dari 7.991.960 KPM PKH telah menerima bantuan. Sementara itu, untuk bantuan sembako, sekitar 78% dari 18,3 juta KPM telah menerima haknya. Kemensos menargetkan penyelesaian penyaluran bansos dalam minggu ini, dengan pengecualian bagi 1.323.459 KPM yang mengalami gagal salur.

Berikut rincian data penyaluran bansos yang dilaporkan Kemensos:

• Program Keluarga Harapan (PKH):
  • Total KPM: 7.991.960
  • Persentase yang sudah menerima: 80%
• Bantuan Sembako:
  • Total KPM: 18,3 juta
  • Persentase yang sudah menerima: 78%

Kemensos terus berupaya untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos dan memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Himbara, BPS, dan PPATK, serta partisipasi aktif dari masyarakat, menjadi kunci keberhasilan penyaluran bansos yang tepat sasaran dan efektif.