Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan optimisme bahwa proses distribusi akan rampung pada akhir pekan ini.

Dalam keterangan resminya, Saifullah Yusuf menyampaikan, "Dengan izin Allah, penyaluran akan kembali dilakukan dalam minggu ini untuk menuntaskan kekurangan yang ada." Pernyataan ini disampaikan di kantor Kemensos, Rabu (18/6/2025), menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Saat ini, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 80 persen dari total penerima. Artinya, sekitar 7.991.960 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima haknya. Sementara itu, bantuan pangan sembako telah disalurkan kepada lebih dari 14 juta KPM, atau sekitar 78 persen dari target 18,3 juta penerima.

Namun, Mensos mengakui adanya tantangan dalam proses penyaluran. Beberapa KPM mengalami kendala teknis yang menyebabkan bantuan belum sampai ke tangan mereka. Masalah yang kerap muncul antara lain rekening bank yang tidak aktif, penerima tidak dapat ditemukan, atau ketidaksesuaian data antara nama dan nomor rekening.

"Kami berharap minggu ini selesai, kecuali yang memang terus terang ada beberapa KPM yang gagal salur. Itu sebanyak 1.323.459 KPM,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dilibatkan untuk memvalidasi data penerima dan mencari solusi atas kendala teknis yang ada. Pemerintah berupaya keras agar seluruh KPM yang berhak menerima bantuan dapat segera merasakannya.

Berikut adalah rincian status penyaluran bansos hingga saat ini:

• Program Keluarga Harapan (PKH):
  • Tersalurkan: 80% (7.991.960 KPM)
• Bantuan Pangan Sembako:
  • Tersalurkan: 78% (14 juta+ KPM dari target 18,3 juta KPM)

Pemerintah terus memantau perkembangan penyaluran bansos dan berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala yang ada. Diharapkan, dengan kerja sama dari semua pihak, seluruh KPM yang berhak dapat segera menerima bantuan dan meringankan beban ekonomi mereka.