Kepastian Hukum: Empat Pulau Kembali ke Pangkuan Aceh Setelah Revisi Kepmendagri

Empat Pulau Kembali ke Aceh: Titik Terang Sengketa Wilayah

Kepastian hukum akhirnya tiba bagi Provinsi Aceh terkait status empat pulau yang sempat menjadi sengketa wilayah. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara resmi dikembalikan ke wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, setelah melalui proses panjang dan negosiasi yang melibatkan berbagai pihak.

Keputusan penting ini merupakan hasil revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025. Kepmendagri sebelumnya menimbulkan polemik karena memasukkan keempat pulau tersebut ke dalam wilayah administratif Sumatera Utara. Perubahan ini disambut gembira oleh masyarakat Aceh, khususnya warga Aceh Singkil yang memiliki kedekatan historis dan sosial-budaya dengan pulau-pulau tersebut.

Proses Revisi dan Kesepakatan Bersama

Revisi Kepmendagri ini tidak lepas dari peran aktif Pemerintah Aceh yang terus berupaya memperjuangkan hak wilayahnya. Gubernur Aceh, telah melakukan serangkaian pertemuan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial (BIG), untuk menyampaikan aspirasi dan bukti-bukti historis yang mendukung klaim Aceh atas keempat pulau tersebut.

Momen penting dalam proses ini adalah tercapainya kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Kesepakatan ini menjadi landasan kuat bagi Menteri Dalam Negeri untuk segera merevisi Kepmendagri. Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) juga diminta untuk melakukan pemutakhiran data gazeter, termasuk wilayah administratif, daratan, dan laut, sesuai dengan hasil revisi Kepmendagri.

Dasar Hukum dan Bukti Historis

Keputusan mengembalikan empat pulau ke Aceh didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti historis yang meyakinkan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara menjadi salah satu landasan hukum penting dalam memperkuat klaim Aceh.

Selain itu, keberadaan jejak-jejak warga Aceh Singkil di pulau-pulau tersebut juga menjadi petunjuk dan pendukung yang tak terbantahkan. Bukti-bukti ini semakin memperkuat argumentasi bahwa secara historis dan sosial-budaya, keempat pulau tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Aceh.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Kembalinya empat pulau ini ke Aceh tidak hanya memiliki arti penting secara administratif dan hukum, tetapi juga memiliki dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil. Dengan status yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan di pulau-pulau tersebut.

Masyarakat Aceh Singkil juga berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan potensi sumber daya alam dan pariwisata di pulau-pulau tersebut. Dengan pengelolaan yang baik, pulau-pulau ini dapat menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat, serta berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah secara keseluruhan.

• Daftar Pulau yang Dikembalikan ke Aceh:
  • Pulau Panjang
  • Pulau Lipan
  • Pulau Mangkir Gadang
  • Pulau Mangkir Ketek