Kepastian hukum akhirnya tiba terkait status kepemilikan empat pulau yang sebelumnya menjadi sumber perselisihan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah pusat secara resmi menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan bagian dari wilayah administratif Aceh.

Keputusan ini diumumkan setelah rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto melalui konferensi virtual. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang lebih dikenal dengan sapaan Mualem. Kesepakatan bulat tercapai bahwa keempat pulau tersebut berada di bawah yurisdiksi Aceh.

Namun, sorotan tajam kini tertuju pada potensi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas (migas), yang dikabarkan terkandung di pulau-pulau tersebut. Menanggapi isu yang berkembang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kehati-hatian. Ia menegaskan bahwa klaim mengenai cadangan migas yang signifikan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

"Banyak pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan tertentu, sehingga informasinya menjadi simpang siur. Diisukan ada sumber daya energi yang cukup besar. Padahal kita cek, kami cek di ESDM, belum pernah ada penelitian di tempat-tempat tersebut memiliki kandungan energi," ujar Prasetyo.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa keempat pulau tersebut menyimpan potensi migas yang setara dengan potensi yang telah ditemukan di Laut Andaman. Pernyataan ini semakin memicu perdebatan dan spekulasi mengenai nilai ekonomis pulau-pulau tersebut.

"Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu, tahu nggak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya," ungkap Mualem dalam sebuah acara pelantikan pejabat daerah.

Setelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Mualem tetap pada pendiriannya bahwa keempat pulau tersebut memiliki cadangan migas yang menjanjikan. Ia bahkan membuka peluang bagi investor dan pengusaha yang berminat untuk bekerja sama dalam memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di pulau-pulau tersebut.

"Tidak menutup kemungkinan iya kalau dia ada investor ada pengusaha kita kenapa tidak kan," kata Mualem.

Kepastian hukum atas kepemilikan pulau-pulau ini membuka babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun, perlu diingat bahwa klaim mengenai potensi migas yang besar harus diverifikasi melalui penelitian ilmiah yang komprehensif. Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola sumber daya ini secara bijaksana dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Berikut poin-poin penting yang perlu diperhatikan:

• Kepastian Hukum: Empat pulau resmi menjadi milik Aceh.
• Potensi Migas: Klaim potensi migas masih perlu pembuktian.
• Investasi: Peluang investasi terbuka bagi pihak yang berminat.
• Pengelolaan: Pengelolaan sumber daya harus bijaksana dan berkelanjutan.

Pemerintah Aceh diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti keputusan ini, termasuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi sumber daya alam, menyusun rencana pengelolaan yang komprehensif, dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak terkait.