markdown Sejarah, seringkali dikatakan, ditulis oleh para pemenang. Adigium ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang objektivitas dan keberpihakan dalam narasi sejarah. Apakah sejarah yang kita baca selama ini benar-benar mencerminkan kebenaran yang utuh, ataukah sekadar interpretasi dari pihak yang berkuasa?

Perdebatan mengenai penulisan sejarah bukanlah fenomena baru. Di berbagai belahan dunia, wacana tentang bagaimana sejarah seharusnya ditulis dan siapa yang berhak menuliskannya terus bergulir. Di Indonesia, isu ini kembali mencuat seiring dengan adanya wacana untuk menulis ulang sejarah nasional.

Namun, di tengah wacana tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah penulisan ulang sejarah nasional merupakan prioritas utama saat ini? Bukankah masih banyak persoalan mendesak yang dihadapi bangsa ini, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan masalah kesehatan? Alih-alih fokus pada penulisan ulang sejarah, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat.

Menulis ulang sejarah, apalagi jika dilakukan dengan tendensi politis, berpotensi menimbulkan distorsi dan manipulasi fakta. Sejarah seharusnya ditulis berdasarkan penelitian yang cermat, analisis yang mendalam, dan interpretasi yang objektif. Biarkan para sejarawan dan akademisi yang berkompeten untuk melakukan hal tersebut, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Lebih lanjut, upaya untuk menyeragamkan sejarah juga perlu diwaspadai. Setiap bangsa memiliki sejarah yang kompleks dan beragam, dengan berbagai perspektif dan interpretasi yang berbeda. Memaksakan satu versi sejarah yang tunggal hanya akan menghilangkan kekayaan dan keragaman tersebut.

Pemerintah dapat berperan dalam melestarikan sejarah dengan cara yang lebih konstruktif, misalnya dengan mendukung penelitian sejarah, menyediakan akses ke sumber-sumber sejarah, dan mempromosikan kesadaran sejarah di kalangan masyarakat. Namun, pemerintah sebaiknya tidak terlibat langsung dalam penulisan sejarah, apalagi dengan tujuan untuk membenarkan kekuasaan atau memanipulasi opini publik.

Jika pemerintah memiliki data atau informasi baru yang relevan dengan sejarah nasional, sebaiknya data tersebut diungkapkan kepada publik dan diserahkan kepada para sejarawan untuk dianalisis dan diverifikasi. Dengan demikian, penulisan sejarah dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Alternatif lain, para pejabat pemerintah yang memiliki pandangan berbeda tentang sejarah dapat menuliskan versi mereka sendiri, namun dengan catatan tidak mengatasnamakan pemerintah atau negara. Hal ini akan memungkinkan terjadinya dialektika dan perdebatan yang sehat di kalangan sejarawan dan masyarakat.

Pada akhirnya, penulisan sejarah yang baik adalah penulisan sejarah yang jujur, objektif, dan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Sejarah harus menjadi pelajaran bagi masa depan, bukan alat untuk membenarkan kekuasaan atau memecah belah bangsa. Pemerintah sebaiknya fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan mereka, bukan terlibat dalam polemik penulisan sejarah yang berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan.

Daftar Poin Penting:

• Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang, sehingga objektivitasnya perlu dipertanyakan.
• Penulisan ulang sejarah nasional sebaiknya tidak menjadi prioritas utama pemerintah.
• Pemerintah sebaiknya fokus pada kesejahteraan rakyat dan masalah-masalah mendesak lainnya.
• Penulisan sejarah harus dilakukan oleh sejarawan dan akademisi yang berkompeten, tanpa intervensi politis.
• Upaya menyeragamkan sejarah perlu diwaspadai karena menghilangkan keragaman perspektif.
• Pemerintah dapat mendukung pelestarian sejarah dengan cara yang konstruktif.
• Pejabat pemerintah dapat menuliskan versi sejarah mereka sendiri, tanpa mengatasnamakan negara.
• Penulisan sejarah yang baik harus jujur, objektif, dan berdasarkan bukti yang kuat.