Gubernur Banten, Andra Soni, mengimbau seluruh jajaran pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas gedung pemerintahan dalam penyelenggaraan rapat. Imbauan ini disampaikan menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) mengadakan rapat di hotel dan restoran.

Andra Soni menegaskan bahwa fasilitas rapat yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten masih memadai untuk menampung berbagai kegiatan kedinasan. Pemanfaatan hotel sebagai lokasi rapat hanya akan dipertimbangkan apabila kegiatan tersebut melibatkan jumlah peserta yang sangat besar dan melampaui kapasitas ruangan yang tersedia di gedung pemerintah.

"Saya akan menunggu surat resminya terlebih dahulu," ujar Andra Soni di Kota Tangerang, Banten, Selasa (17/6/2025). "Jika memang tidak terlalu mendesak, kita tidak perlu menggunakan fasilitas hotel untuk rapat."

Pernyataan Andra Soni ini sejalan dengan arahan Mendagri Tito Karnavian yang sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah daerah diperbolehkan mengadakan kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi sektor perhotelan dan restoran.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat atau pertemuan penting diadakan di hotel atau restoran. Sektor perhotelan dan restoran memiliki peran penting dalam perekonomian karena menyerap tenaga kerja dan melibatkan rantai pasokan makanan.

"Kita harus memikirkan juga hotel-hotel, restoran, mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain makanan, segala macam yang kita makan sekarang ini," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (4/6).

Arahan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu (4/6). Kegiatan ini mengusung tema "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia."

Mendagri menambahkan, pertemuan di hotel atau restoran dapat dilakukan sepanjang memberikan manfaat yang nyata dan tidak berlebihan. Langkah ini diharapkan dapat membantu menghidupkan kembali sektor hospitality yang sempat terpuruk akibat pandemi.

Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan langsung agar sektor perhotelan dan restoran tetap dijaga keberlangsungannya di tengah upaya efisiensi anggaran. Pengurangan anggaran untuk kegiatan di hotel dan restoran memang diperbolehkan dalam kondisi efisiensi, namun pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha di sektor tersebut.

"Mengurangi boleh, tetapi jangan sampai tidak ada alokasi anggarannya sama sekali," tegas Tito Karnavian.