Pemerintah Republik Indonesia terus memacu realisasi pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan banjir rob dan penurunan muka tanah yang semakin mengkhawatirkan di wilayah pesisir utara Jawa, khususnya Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan optimisme pemerintah terkait target peluncuran badan otorita ini. Dalam keterangan persnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025), Prasetyo mengungkapkan harapan agar badan otorita tersebut dapat segera beroperasi, idealnya pada tahun 2025 ini.

"Saat ini masih dalam proses persiapan yang intensif. Kami terus memformulasi dan mematangkan rencana pembentukan badan otorita ini. Jika semua berjalan lancar dan urgensi penanganan masalah ini semakin terasa, kami akan segera membentuk otoritas khusus untuk menangani pembangunan tanggul laut di Pantai Utara Jawa," ujar Prasetyo.

Inisiasi pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa ini telah bergulir sejak lama, didorong oleh kekhawatiran akan dampak serius yang akan dialami masyarakat pesisir dan wilayah dataran rendah di utara Jawa jika tidak ada tindakan pencegahan yang komprehensif. Pembangunan tanggul laut raksasa dipandang sebagai solusi krusial untuk melindungi wilayah-wilayah tersebut dari ancaman banjir rob yang semakin sering terjadi dan penurunan permukaan tanah yang terus berlanjut.

Meski menargetkan peluncuran badan otorita dalam waktu dekat, Prasetyo mengakui bahwa struktur organisasi badan tersebut masih dalam tahap perumusan. Proses pembentukan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah, serta partisipasi aktif dari pemerintah daerah terkait.

"Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur. Kami ingin memastikan bahwa pembentukan badan otorita ini dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan proyek pembangunan tanggul laut raksasa yang telah direncanakan sejak 30 tahun lalu, tepatnya pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Penegasan ini disampaikan dalam acara penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa merupakan langkah konkret untuk merealisasikan komitmen tersebut. Pemerintah saat ini tengah berupaya mencari singkatan yang menarik dan mudah diingat untuk badan otorita ini, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan publik terhadap proyek vital ini.

"Dalam waktu dekat, saya akan membentuk otorita. Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Kita sedang mencari singkatan yang pas. Misalnya, BO TLPJ, bagaimana menurut Anda?" seloroh Prabowo.