Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti secara tajam aktivitas pertambangan yang berlangsung di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Perhatian ini muncul seiring dengan pencabutan izin terhadap empat perusahaan pertambangan nikel oleh pemerintah daerah setempat, dari total lima perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Aneka Tambang Tbk (Antam) untuk dimintai keterangan terkait kegiatan pertambangan di wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyampaikan keprihatinannya terkait potensi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan di Raja Ampat. Dalam keterangan persnya di Sukabumi, Herman menyatakan bahwa pemanggilan Antam merupakan langkah penting untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai praktik pertambangan yang dilakukan, serta untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Ia menekankan bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan tidak hanya merugikan secara ekologis, tetapi juga secara ekonomis, karena biaya pemulihan lingkungan seringkali jauh lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh dari aktivitas pertambangan. Herman juga mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia merupakan warisan bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Menurut Herman, banyak aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi standar dan kaidah lingkungan yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan yang signifikan. Ia menegaskan bahwa pertambangan seharusnya tidak merusak masa depan generasi penerus bangsa. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan mematuhi standar lingkungan yang ketat dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa PT Antam memiliki anak perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan tambang di Raja Ampat. Pemanggilan Antam oleh DPR RI menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawasi aktivitas pertambangan dan memastikan keberlanjutan lingkungan di tengah perkembangan industri pertambangan yang pesat. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perusahaan pertambangan untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta mematuhi peraturan yang berlaku demi menjaga kelestarian alam Raja Ampat.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait isu ini:

• Pencabutan izin 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat.
• DPR RI akan memanggil PT Antam terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat.
• Kekhawatiran terhadap dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat.
• Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
• Penegakan standar lingkungan dalam aktivitas pertambangan.