Pemerintah Kabupaten Blitar tengah berupaya keras mencari solusi atas defisit anggaran yang signifikan pada tahun anggaran 2025, terutama yang berdampak pada sektor infrastruktur jalan dan jembatan. Menyusul pemangkasan anggaran lebih dari 50%, Pemkab Blitar telah mengajukan proposal bantuan senilai Rp 378 miliar kepada pemerintah pusat. Pengajuan ini diharapkan dapat menutupi kekurangan dana yang berpotensi menghambat perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan dan jembatan di seluruh wilayah kabupaten.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan pada tahun 2025 hanya sebesar Rp 80 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 170 miliar. Penurunan drastis ini dikhawatirkan akan mengganggu upaya pemeliharaan jalan dan jembatan yang kondisinya semakin memprihatinkan.

"Dengan anggaran yang terbatas, kami hanya bisa melakukan perbaikan kecil di beberapa titik jalan yang rusak," ujar Hamdan. Ia menambahkan bahwa tanpa adanya perbaikan rutin, kerusakan jalan akan semakin parah dan dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Proposal bantuan senilai Rp 378 miliar yang diajukan ke pemerintah pusat mencakup:

• Perbaikan dan peningkatan kualitas 11 ruas jalan kabupaten, termasuk 6 ruas jalan sirip penghubung ke Jalur Lintas Selatan (JLS), dengan total panjang lebih dari 80 kilometer. Total biaya yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai Rp 301 miliar.
• Rehabilitasi 3 jembatan yang kondisinya sudah memprihatinkan, serta pembangunan 1 jembatan baru dengan total kebutuhan biaya sekitar Rp 76,47 miliar.

Dana bantuan tersebut diharapkan dapat bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau sumber pembiayaan lainnya yang tersedia di Kementerian PUPR. Pemkab Blitar berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya dan mengabulkan permohonan bantuan tersebut.

Berkaca pada pengalaman tahun sebelumnya, Pemkab Blitar hanya menerima sekitar 10% dari total pengajuan bantuan infrastruktur ke pemerintah pusat. Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, Hamdan berharap pemerintah pusat dapat memberikan alokasi bantuan yang lebih besar pada tahun ini.

Perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan prioritas utama bagi Pemkab Blitar. Dengan kondisi jalan yang baik, diharapkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dapat meningkat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berupaya mencari sumber pendanaan guna mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.