Kinerja Penerimaan Pajak Nasional di Tengah Tekanan Ekonomi Global: Realisasi Mei 2025
Realisasi Penerimaan Pajak Nasional Periode Januari-Mei 2025
Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengumumkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2025 tercatat sebesar Rp 683,3 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 10,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dimana realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 760,38 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rincian data tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA yang diselenggarakan di Jakarta Pusat.
"Penerimaan pajak hingga Mei 2025 mencapai Rp 683,3 triliun, atau setara dengan 31,2% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025," ungkap Sri Mulyani. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Komponen Pendapatan Negara
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Mei 2025 mencapai Rp 995,3 triliun. Selain dari penerimaan pajak, pendapatan negara juga ditopang oleh:
- Kepabeanan dan Cukai: Menyumbang Rp 122,9 triliun.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mencapai Rp 188,7 triliun.
Realisasi Belanja Negara dan Defisit APBN
Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 1.016,3 triliun. Belanja negara ini terdiri dari:
- Belanja Pemerintah Pusat: Terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 368,5 triliun.
- Transfer ke Daerah: Mencapai Rp 322 triliun.
Dengan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2025 mengalami defisit sebesar Rp 21 triliun, atau setara dengan 0,09% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Posisi APBN kita hingga 31 Mei 2025 mengalami defisit sebesar Rp 21 triliun. Pada bulan April, kita mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun, namun pada bulan Mei terjadi defisit sebesar Rp 21 triliun," jelas Sri Mulyani. Pemerintah akan terus memantau dan mengelola APBN secara cermat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.