Pemerintah Indonesia terus mengintensifkan upaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mempercepat implementasi proyek-proyek migas baru yang diharapkan dapat mulai beroperasi (onstream) pada tahun 2026.

Nanang Abdul Manaf, Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi, mengungkapkan bahwa proyek-proyek seperti Hidayah, Genting Oil, Geng North, dan Andama diproyeksikan untuk onstream pada tahun 2026. Inisiatif ini diharapkan dapat menahan laju penurunan produksi minyak yang selama ini terjadi, serta membalikkan tren menjadi peningkatan produksi.

"Secara agregat, produksi minyak masih menunjukkan tren penurunan. Dengan perkembangan yang ada, diharapkan pada tahun 2025, penurunan ini dapat dihentikan dan memasuki fase peningkatan," ujar Nanang.

Lebih lanjut, Nanang menjelaskan bahwa tambahan produksi dari proyek-proyek yang akan onstream pada tahun 2026, seperti Hidayah, Genting Oil, Geng North, dan Andaman, diharapkan dapat membantu mencapai target lifting minyak nasional. Untuk mencapai target tersebut, titik awal implementasi proyek harus mendekati target yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerjasama Operasi (KSO) untuk sumur idle maupun lapangan idle serta sumur masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam meningkatkan produksi migas nasional.

Sementara itu, Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Taufan Marhaendrajana, mengapresiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah berhasil mempertahankan level produksi dengan baik. Ia mengajak seluruh KKKS untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja selama pertengahan tahun, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan berupaya meningkatkan produksi.

"Meskipun target produksi 605 ribu barel minyak per hari (BOPD) sangat menantang, kita harus tetap optimis dengan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini," kata Taufan.

Taufan juga menyampaikan bahwa proses persetujuan Plan of Development (POD) telah dipercepat untuk mencapai Reserve Replacement Ratio (RRR) yang baik. Namun, tantangan utama saat ini adalah mencapai Final Investment Decision (FID). Data menunjukkan bahwa meskipun RRR mencapai rata-rata 166% antara tahun 2019 hingga 2023, persentase proyek yang berhasil melewati FID masih rendah, yaitu antara 8% hingga 10%.

Selain itu, Taufan menyoroti masalah penundaan FID dan Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan POD. Ia menekankan perlunya mencari solusi bersama untuk mengatasi kendala-kendala ini.

Taufan juga menekankan pentingnya menjaga kehandalan fasilitas produksi untuk meminimalkan kejadian unplanned shutdown. Pasalnya, potensi kehilangan minyak akibat unplanned shutdown dapat mencapai 15.000 BOPD, jumlah yang signifikan dan perlu diatasi bersama.

"Terlebih, fasilitas produksi yang sebagian sudah mature membutuhkan perhatian khusus," pungkasnya.