Aptrindo Ancam Mogok Nasional Tolak Pembatasan Angkutan Barang Lebaran 2025

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) melayangkan protes keras terhadap rencana pemerintah membatasi operasional angkutan barang selama periode menjelang Lebaran 2025. Kebijakan yang akan diberlakukan selama 16 hari, tepatnya mulai 24 Maret hingga 8 April 2025, dinilai Aptrindo sebagai kebijakan yang kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan bagi sektor logistik nasional. Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan, dalam rilis resmi yang disampaikan Selasa (11/3/2025), menyatakan keberatan yang mendalam atas keputusan tersebut.

Gemilang mengungkapkan bahwa dampak dari pembatasan operasional truk akan sangat merugikan para pengusaha angkutan barang, para sopir, dan buruh bongkar muat. Selama lima tahun kebijakan sejenis diberlakukan, belum terlihat adanya evaluasi yang komprehensif terhadap dampak negatifnya bagi semua pihak yang terlibat. Pembatasan operasional yang panjang tersebut akan secara langsung mempengaruhi penghasilan harian mereka, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan potensi gejolak sosial.

Aptrindo mengajukan usulan perubahan waktu pelaksanaan pembatasan, yaitu dari tanggal 27 Maret hingga 3 April 2025. Perubahan durasi ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif terhadap para pelaku usaha angkutan barang. Lebih lanjut, Aptrindo mengingatkan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah dan asosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Ketidakpedulian pemerintah atas usulan perubahan tersebut akan mendorong Aptrindo untuk melakukan aksi nyata.

"Apabila usulan perubahan durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang tidak ditanggapi, maka kami seluruh pengusaha angkutan barang di Indonesia, khususnya yang melayani aktivitas pelabuhan, akan melakukan penghentian operasional mulai tanggal 20 Maret 2025," tegas Gemilang. Ancaman mogok nasional ini menunjukkan keseriusan Aptrindo dalam menuntut perubahan kebijakan yang dianggap merugikan anggotanya. Aptrindo mengharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam merumuskan kebijakan angkutan barang kedepannya, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak.

Langkah Aptrindo ini menunjukkan tantangan yang dihadapi sektor angkutan barang dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan asosiasi untuk menghindari konflik yang lebih luas dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah diharapkan responsif terhadap aspirasi para pengusaha angkutan barang dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.