Dampak Pembangunan Jakarta dan Tangerang, Infrastruktur Parung Panjang Terabaikan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kondisi ini, menurutnya, merupakan imbas dari pesatnya pembangunan di wilayah Jakarta dan Tangerang. Hal ini disampaikan dalam forum kerjasama daerah di Jakarta.
Menurut Dedi, Parung Panjang selama ini menjadi penyuplai utama material bangunan bagi proyek-proyek konstruksi di Jakarta dan Tangerang. Aktivitas pengangkutan material yang intensif telah menyebabkan kerusakan parah pada jalan-jalan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat setempat, dengan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Hotel-hotel dan perumahan mewah tumbuh subur, menghasilkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun, Parung Panjang justru mengalami masalah," ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa untuk memulihkan infrastruktur Parung Panjang dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Ia mengakui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mampu menanggung seluruh biaya tersebut seorang diri, mengingat keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah yang harus dikelola. Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru tahun ini turun tangan menangani permasalahan tersebut.
"Jika ingin membangun jalan yang berkualitas, dibutuhkan Rp 1,2 triliun. Namun, tidak mungkin Jawa Barat mengalokasikan seluruh anggaran tersebut hanya untuk satu kecamatan, karena kami memiliki lebih dari 600 kecamatan," jelasnya.
Oleh karena itu, Dedi menyerukan perlunya solusi bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten untuk mengatasi dampak pembangunan yang selama ini ditanggung oleh Parung Panjang. Ia menekankan pentingnya dialog dan koordinasi antar pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. Menurutnya, pertumbuhan pembangunan di Jakarta yang menghasilkan keuntungan ekonomi besar dan menciptakan banyak pengusaha properti baru, justru menimbulkan kemiskinan dan masalah lingkungan di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini menyebabkan penderitaan bagi warga Jawa Barat.
"Harus ada pemulihan yang dilakukan secara bersama-sama," tegasnya.