Serbuan Produk Tiongkok Ancam Industri Domestik, Pemerintah Diminta Bertindak
Gelombang impor produk dari Tiongkok ke Indonesia semakin deras, memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pelaku industri lokal. Situasi ini diperparah oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran limpahan produk Negeri Tirai Bambu.
Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan dalam impor dari Tiongkok. Pada Mei 2025, impor mencapai 7,1 miliar dollar AS, meningkat 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, impor selama Januari hingga Mei 2025 mencapai 33,45 miliar dollar AS, naik 17 persen secara tahunan. Kondisi ini kontras dengan penurunan ekspor Tiongkok ke AS sebesar 10 persen pada periode yang sama.
Dominasi produk Tiongkok di pasar Indonesia bukan fenomena baru. Pada 2024, impor dari Tiongkok mencapai 62,88 miliar dollar AS, atau 31,13 persen dari total impor nasional. Sebagian besar impor tersebut adalah produk nonmigas, dengan komoditas utama meliputi:
- Mesin dan peralatan mekanis (HS 84)
- Mesin listrik dan perlengkapannya (HS 85)
- Kendaraan dan komponennya (HS 87)
Kondisi ini sangat memukul industri tekstil dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, mengungkapkan bahwa impor benang filamen terus meningkat, dengan mayoritas berasal dari Tiongkok. Akibatnya, utilisasi produksi industri benang filamen dalam negeri merosot menjadi hanya 45 persen.
Redma menuding praktik dumping sebagai penyebab utama murahnya produk Tiongkok. Ia mendesak pemerintah untuk menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) sebesar 20 persen guna menciptakan persaingan yang adil.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apsindo) juga mendorong pemerintah untuk memperketat impor melalui regulasi seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berpihak pada produk lokal. Mereka menekankan pentingnya sistem penyaringan impor berbasis SNI yang efektif menekan masuknya produk murah.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memprediksi defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok dapat membengkak hingga Rp 185 triliun pada 2025. Ia menyarankan pemerintah untuk segera mengambil langkah negosiasi dagang dengan Tiongkok yang selama ini dianggap kurang responsif.
Senada, Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai banjir produk Tiongkok mencerminkan lemahnya perlindungan pasar domestik. Ia mengingatkan bahwa lonjakan ekspor Tiongkok ke ASEAN, termasuk Indonesia, harus menjadi perhatian serius, terutama di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Para ahli dan pelaku industri sepakat bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan tegas dan cepat untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk Tiongkok. Langkah-langkah seperti penerapan BMAD, pengetatan regulasi impor, dan negosiasi dagang yang lebih aktif dianggap krusial untuk menjaga keberlangsungan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Situasi ini memerlukan respons komprehensif dari pemerintah. Selain langkah-langkah protektif, pemerintah juga perlu meningkatkan daya saing industri dalam negeri melalui investasi dalam teknologi, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, industri lokal dapat bersaing secara efektif di pasar domestik dan global.