markdown Kawasan pesisir utara Jawa (Pantura) menghadapi ancaman serius berupa rob dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang memerlukan penanganan segera dan komprehensif. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini dalam forum kerja sama Gubernur Mitra Praja Utama di Jakarta.

"Ini bukan sekadar isu biasa, melainkan ancaman nyata bagi masyarakat pesisir, terutama di Pantura," tegas AHY. Ia menyoroti bahwa di beberapa area, penurunan tanah dapat mencapai 12 centimeter per tahun, yang memerlukan solusi cepat dan efektif. Menko IPK menekankan bahwa penanganan rob dan penurunan tanah tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan kondisi fisik yang berbeda, sehingga memerlukan solusi yang disesuaikan.

AHY mengusulkan beberapa pendekatan yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

• Pembangunan tanggul besar dan tinggi di lokasi yang memerlukan perlindungan fisik yang kuat.
• Penguatan alami dengan menanam mangrove di wilayah yang sesuai untuk mengurangi dampak gelombang dan erosi.
• Relokasi masyarakat di daerah yang sangat rentan terhadap rob dan penurunan tanah sebagai solusi realistis.

Selain solusi fisik, AHY juga mendorong penerapan pendekatan berbasis alam (nature-based solutions) yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada konstruksi beton dan mencari solusi hybrid yang menggabungkan elemen alami.

"Kita tidak bisa selalu bergantung pada beton. Solusi hybrid dengan pendekatan alami juga penting, dan itu bisa lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY menyoroti pentingnya penataan ruang yang baik dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Ia meminta kepala daerah untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran tata ruang yang dapat mengganggu daya serap air tanah dan memperparah masalah rob dan penurunan tanah.

"Tata ruang itu panglima pembangunan. Kalau sudah ada studi yang bilang daerah tertentu harus bebas bangunan, ya jangan dilanggar. Tapi faktanya, masih ada yang nakal. Ini yang jadi masalah," ungkapnya.

Guna mengurangi ketergantungan pada air tanah yang menjadi salah satu penyebab utama penurunan permukaan tanah, AHY mengusulkan penguatan suplai air permukaan dari sumber-sumber seperti Waduk Jatiluhur dan Karian. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas provinsi dan lintas kewenangan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Forum Mitra Praja Utama, yang terdiri dari 10 provinsi di Indonesia, menjadi wadah penting untuk membahas dan mengevaluasi kerja sama pembangunan lintas wilayah, termasuk dalam sektor mitigasi bencana.