Jakarta Jalin Kemitraan Strategis dengan Sepuluh Provinsi: Fokus Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sampah Terpadu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerjasama erat dengan sepuluh provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU). Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jakarta saat membuka Forum MPU 2025 di Jakarta.
"Jakarta sangat antusias untuk menjalin kolaborasi yang erat dengan seluruh kepala daerah dari sepuluh provinsi ini," ujarnya, menekankan komitmen Jakarta dalam mendukung pembangunan daerah melalui kemitraan yang saling menguntungkan.
Fokus utama kerjasama ini adalah pada sektor pertanian dan pangan. Jakarta, dengan keterbatasan lahan pertanian, sangat bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kerjasama seluas-luasnya di bidang ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi warganya.
Selain sektor pangan, pengelolaan sampah juga menjadi prioritas utama. Jakarta memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah, dengan cadangan 55 juta ton sampah di TPST Bantar Gebang dan produksi harian mencapai 7.700 ton. Gubernur Jakarta melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dan mengajak provinsi lain untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Integrasi sistem transportasi antarkota juga menjadi perhatian penting. Program Transjabodetabek akan diperluas dengan membuka sepuluh rute baru, melengkapi lima rute yang sudah beroperasi. Selain itu, Pemprov Jakarta berencana memberikan layanan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat, termasuk warga di luar Jakarta. Untuk mendukung program ini, Pemprov Jakarta akan menaikkan tarif parkir dan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP).
Peningkatan akses air bersih juga menjadi agenda utama. Saat ini, cakupan air bersih di Jakarta baru mencapai 71 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh warga Jakarta dapat menikmati akses air bersih pada tahun 2029. Jika pembangunan Waduk Karian mengalami kendala, Pemprov Jakarta siap mengambil alih proyek tersebut, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen Jakarta untuk membangun kerjasama yang kuat dengan daerah lain, demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.