Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, yang lebih dikenal dengan sapaan Bambang Pacul, mendesak Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, untuk lebih mendalami data dan fakta seputar kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Desakan ini muncul sebagai tanggapan atas pernyataan Fadli Zon yang dinilai meragukan adanya pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut.

Bambang Pacul secara khusus menyoroti pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia, BJ Habibie, yang secara terbuka menyampaikan penyesalannya atas terjadinya kekerasan seksual dalam kerusuhan tersebut. "Terkait dengan klaim tidak adanya pemerkosaan, saya sarankan Pak Fadli Zon untuk merujuk pada pernyataan Bapak Habibie. Saat itu beliau adalah Presiden RI secara de jure. Silakan dipelajari apa yang beliau sampaikan," ujar Bambang Pacul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/6/2025).

Bambang Pacul mengakui bahwa Fadli Zon, sebagai seorang Menteri Kebudayaan, mungkin memiliki perspektif tersendiri dalam menafsirkan sejarah. Namun, ia menekankan pentingnya untuk tidak merasa paling benar atau mengabaikan fakta-fakta yang ada. "Subjektivitas pasti akan memengaruhi cara pandang kita. Ini adalah sesuatu yang harus disadari. Jangan merasa paling benar sendiri, itu tidak bisa diterima. Dalam budaya timur, rasa memiliki peran yang sangat penting. Jadi, hindari sikap merasa paling benar sendiri," tegasnya.

Ia juga menambahkan, perbedaan interpretasi sejarah sebaiknya tidak diselesaikan dengan perdebatan yang sengit. Ia menyarankan, jika ada perbedaan pendapat yang mendasar, masing-masing pihak dapat menyusun catatan sejarah mereka sendiri berdasarkan fakta yang mereka miliki.

BJ Habibie sendiri, pada tanggal 15 Juli 1998, telah menyampaikan penyesalannya secara terbuka atas kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Pernyataan tersebut diabadikan dalam prasasti yang terletak di depan pintu masuk kantor Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Pernyataan Habibie ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh warga negara Indonesia, khususnya perempuan.

Tiga bulan setelah pernyataan penyesalan Habibie, Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998.

Berikut adalah pernyataan lengkap Habibie yang menyesal terhadap kasus pemerkosaan pada kerusuhan 1998:

"Setelah saya mendengar laporan dari ibu-ibu tokoh Masyarakat Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dengan bukti-bukti yang nyata dan otentik, mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga di bumi Indonesia pada umumnya dan khususnya yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap terjadinya kekerasan tersebut yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Untuk hal itu, saya menyatakan bahwa pemerintah akan proaktif memberikan perlindungan dan keamanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari terulangnya kembali kejadian yang sangat tidak manusiawi tersebut dalam sejarah bangsa Indonesia.

Saya harapkan kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan segera kepada aparat pemerintah jikalau melihat adanya kecenderungan ke arah kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun juga dan dimana pun juga.

Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia, mengutuk berbagai aksi kekerasan panda peristiwa kerusuhan di berbagai tempat secara bersamaan, termasuk kekerasan terhadap perempuan."

Laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pada masa pemerintahan Habibie mengungkap berbagai kasus kekerasan seksual selama kerusuhan 1998, termasuk:

• Pemerkosaan: 52 korban
• Pemerkosaan dengan penganiayaan: 14 korban
• Penyerangan/penganiayaan seksual: 10 korban
• Pelecehan seksual: 9 korban

Pernyataan Fadli Zon yang meragukan adanya pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 menuai kecaman dari berbagai pihak. Fadli Zon berpendapat bahwa isu tersebut hanyalah rumor dan tidak memiliki bukti yang kuat. "Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," ujar Fadli Zon dalam sebuah acara diskusi pada Senin (8/6/2025).