Pemerintah Provinsi Sichuan, Tiongkok, mengambil langkah signifikan untuk mengatasi penurunan angka kelahiran dengan mengusulkan perpanjangan cuti menikah dan melahirkan secara drastis. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasangan untuk memiliki anak, sejalan dengan upaya nasional untuk mengatasi krisis demografi yang semakin mengkhawatirkan.

Komisi Kesehatan Sichuan mengumumkan rancangan peraturan yang akan memperpanjang cuti menikah hingga 25 hari, meningkat signifikan dari hanya lima hari yang berlaku saat ini. Lebih jauh lagi, cuti melahirkan diusulkan untuk diperpanjang menjadi 150 hari, lebih dari dua kali lipat dari ketentuan sebelumnya yang hanya 60 hari. Rancangan ini sedang dalam tahap konsultasi publik, dengan harapan dapat mengumpulkan masukan dan menyempurnakan kebijakan sebelum diimplementasikan.

Selain itu, rancangan tersebut juga mencakup peningkatan cuti ayah menjadi 30 hari, naik dari 20 hari. Langkah ini bertujuan untuk mendorong peran aktif ayah dalam perawatan bayi dan berbagi tanggung jawab dalam membesarkan anak. Pemerintah Sichuan menekankan pentingnya dukungan suami terhadap istri setelah melahirkan sebagai faktor kunci dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil.

Inisiatif di Sichuan ini muncul di tengah kekhawatiran nasional tentang penurunan angka kelahiran di Tiongkok. Kebijakan satu anak yang diberlakukan selama beberapa dekade, ditambah dengan urbanisasi yang pesat dan meningkatnya biaya hidup, telah berkontribusi pada penurunan signifikan dalam jumlah kelahiran. Pada tahun 2024, Tiongkok mengalami penurunan populasi selama tiga tahun berturut-turut, dan para ahli memprediksi tren ini akan terus berlanjut jika tidak ada intervensi yang efektif.

Sichuan sendiri telah menjadi pelopor dalam kebijakan pro-natalitas. Provinsi ini sebelumnya telah mengizinkan perempuan yang belum menikah untuk mengakses perawatan In Vitro Fertilization (IVF) dan memberikan akses ke tunjangan yang sama dengan pasangan menikah. Langkah-langkah progresif ini mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk mengatasi masalah demografi dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah keluarga.

Pemerintah Tiongkok secara nasional sedang berupaya untuk mengatasi krisis demografi dengan berbagai cara. Selain insentif finansial dan dukungan perawatan anak, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kesetaraan gender dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel untuk memungkinkan perempuan menyeimbangkan karir dan keluarga. Namun, masih belum jelas apakah upaya ini akan cukup untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran dan memastikan masa depan demografis Tiongkok yang berkelanjutan.

Berikut adalah poin-poin penting terkait rencana pemerintah China untuk mengatasi krisis populasi:

• Perpanjangan Cuti Menikah: Dari 5 hari menjadi 25 hari.
• Perpanjangan Cuti Melahirkan: Dari 60 hari menjadi 150 hari.
• Perpanjangan Cuti Ayah: Dari 20 hari menjadi 30 hari.
• Tujuan: Meningkatkan angka kelahiran dan menciptakan masyarakat yang mendukung kesuburan.
• Provinsi Sichuan: Pelopor dalam kebijakan pro-natalitas di Tiongkok.
• Faktor Penyebab Penurunan Angka Kelahiran: Kebijakan satu anak, urbanisasi, dan biaya hidup yang meningkat.
• Upaya Nasional: Insentif finansial, dukungan perawatan anak, dan peningkatan kesetaraan gender.