Polemik mewarnai pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang baru, Prof. Didi Sukyadi. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menunjukkan reaksi yang kemudian memicu diskusi. Pihak UPI telah memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.

Klarifikasi UPI terkait Reaksi Cucun

Menurut keterangan resmi dari UPI, reaksi yang ditunjukkan oleh Cucun Ahmad Syamsurijal bukan disebabkan oleh penggunaan bahasa Inggris dalam prosesi pelantikan rektor. Kepala Humas UPI, Prof. Suhendra, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Cucun hingga akhir acara disebabkan adanya agenda lain yang harus segera dipenuhi. Komunikasi lebih lanjut dengan yang bersangkutan belum dilakukan sehingga pihak UPI enggan berspekulasi lebih jauh.

Keberatan atas Penggunaan Bahasa Asing

Sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan bahasa Inggris dalam sumpah jabatan rektor. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut berpendapat bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ia menegaskan bahwa penggunaan bahasa asing dalam acara resmi di institusi pendidikan nasional merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Cucun menyayangkan sikap UPI yang dianggap kurang memperhatikan upaya pelestarian bahasa Indonesia di lingkungan akademik. Ia berencana mengangkat isu ini dalam rapat DPR RI bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Menurutnya, kejadian ini bukan hanya sekadar insiden, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di lingkungan pendidikan.

Pelantikan Rektor UPI dilaksanakan di Auditorium Ahmad Sanusi, Kampus UPI, Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, dan seluruh civitas akademika UPI. Acara berlangsung dengan khidmat, namun sorotan tertuju pada reaksi yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua DPR RI tersebut.