Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melalui Fraksi Demokrat-Perindo mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap kontraktor yang dinilai bermasalah dalam pengerjaan proyek rehabilitasi sekolah. Desakan ini muncul sebagai respons atas temuan-temuan terkait kualitas infrastruktur sekolah yang dianggap belum memenuhi standar, meskipun anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan terbilang besar.

Anggota Fraksi Demokrat-Perindo DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menyampaikan keprihatinannya terhadap permasalahan ini. Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, ia menyoroti realisasi belanja urusan pendidikan yang mencapai 94,41 persen dari total anggaran Rp17,78 triliun. Namun, di balik angka tersebut, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera ditangani.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian utama adalah kualitas infrastruktur sekolah. Nur Afni mengungkapkan adanya temuan terkait keretakan bangunan dan kebocoran instalasi listrik di beberapa sekolah. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan siswa dan mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ia mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua proyek rehabilitasi sekolah dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Ini alarm serius. Semua proyek rehabilitasi sekolah harus dievaluasi, dan kontraktor bermasalah harus di-blacklist," tegas Nur Afni.

Selain masalah infrastruktur, Fraksi Demokrat-Perindo juga menyoroti isu pemerataan akses pendidikan di Jakarta. Nur Afni menyebutkan bahwa masih ada 86 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki SMP Negeri. Hal ini tentu menjadi kendala bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan pembangunan SMP Negeri di wilayah-wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.

"Ini harus jadi prioritas, termasuk penambahan SMK di kawasan padat seperti Cakung dan Cengkareng," kata Nur Afni.

Fraksi Demokrat-Perindo juga mendorong penambahan SMAN Unggulan MHT di sejumlah wilayah serta penguatan pendidikan inklusif, termasuk Sekolah Inklusi dan SLB.

Isu lain yang tak kalah penting adalah kualitas guru. Berdasarkan data yang ada, dari sekitar 95.000 guru di DKI Jakarta, hanya 34 persen yang lulus uji kompetensi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas guru belum memenuhi standar yang diharapkan. Padahal, guru berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat-Perindo mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan program pelatihan dan pengembangan guru agar kualitas pendidikan di Jakarta semakin meningkat.

"Mayoritas guru belum memenuhi standar. Padahal, guru berkualitas bisa tingkatkan hasil belajar hingga 51 persen. Ini investasi penting," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga telah menyoroti proyek rehabilitasi total sejumlah sekolah negeri di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang dinilai jauh dari standar kelayakan. Beberapa sekolah yang menjadi sorotan di antaranya adalah SDN 05 Grogol, SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara di Jakarta Barat, serta SDN Duri Pulo dan SDN Cikini di Jakarta Pusat. Kondisi bangunan hasil rehabilitasi tidak memenuhi standar kelayakan meski proyek tersebut menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.

Dengan adanya temuan-temuan ini, DPRD DKI Jakarta berharap Pemprov DKI Jakarta dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kualitas infrastruktur sekolah, meningkatkan pemerataan akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru. Hal ini demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga Jakarta.

Daftar Permasalahan Pendidikan di DKI Jakarta:

• Kualitas Infrastruktur Sekolah yang Belum Memenuhi Standar
• Keretakan Bangunan dan Kebocoran Instalasi Listrik
• Belum Meratanya Akses Pendidikan di Seluruh Wilayah Jakarta
• Kualitas Guru yang Belum Optimal