Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menggencarkan upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Langkah signifikan telah diambil dengan melakukan pemblokiran terhadap 2 juta situs yang terindikasi menyediakan layanan perjudian daring.

Upaya pemblokiran situs judi online ini merupakan bagian dari strategi yang lebih komprehensif dalam memerangi praktik ilegal ini. Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menekankan bahwa pemberantasan judi online tidak hanya sebatas pada penghapusan situs-situs tersebut. Lebih dari itu, edukasi kepada masyarakat memegang peranan krusial. Menurutnya, selama masih ada permintaan dari masyarakat, industri judi online akan terus mencari cara untuk berkembang. Oleh karena itu, kesadaran dan perlawanan aktif dari masyarakat menjadi kunci utama dalam memberantas judi online.

Kominfo juga mengambil langkah-langkah strategis lainnya, termasuk penerapan Peraturan Menteri Sistem Kepatuhan Moderasi Konten. Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Penerapan PP Tunas ini sangat relevan mengingat tingginya angka anak di bawah umur yang terjerat dalam aktivitas judi online.

Menyikapi fenomena ini, Kominfo berupaya membatasi akses anak-anak di bawah usia 18 tahun ke media sosial. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi secara signifikan paparan terhadap konten judi online dan menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat bagi generasi muda.

Sebelumnya, Menteri Kominfo juga telah meminta pihak sekolah di Sulawesi Selatan untuk membatasi penggunaan gawai (gadget) bagi siswa selama berada di lingkungan sekolah. Inisiatif ini merupakan salah satu implementasi dari PP Tunas. Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua, untuk berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online:

• Pemblokiran Situs Judi Online: Tindakan tegas dengan menghapus dan memblokir situs-situs yang menyediakan layanan perjudian daring.
• Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan mendorong perlawanan aktif terhadap praktik ini.
• Penerapan Regulasi: Implementasi peraturan yang ketat, seperti Peraturan Menteri Sistem Kepatuhan Moderasi Konten dan PP Tunas, untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari dampak negatif judi online.
• Pembatasan Akses Media Sosial: Upaya membatasi akses anak di bawah umur ke platform media sosial untuk mengurangi paparan terhadap konten perjudian.
• Peran Aktif Orang Tua: Mendorong orang tua untuk aktif mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang penggunaan media sosial yang bijak dan aman.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, diharapkan upaya pemberantasan judi online dapat membuahkan hasil yang optimal dan menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia.