Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan pendekatan baru dalam membina generasi muda Ibu Kota, khususnya mereka yang rentan terlibat dalam aksi tawuran. Usulan ini mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai bahwa program pembinaan pemuda yang ada saat ini, yang dijalankan melalui Karang Taruna, belum memberikan dampak yang signifikan. Anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Ryan Kurnia Ar Rahman, menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan kepemudaan dianggap kurang memadai. Ia berpendapat bahwa minimnya dukungan anggaran menyebabkan pemuda lebih tertarik pada aktivitas negatif seperti tawuran.

Ryan Kurnia Ar Rahman menambahkan:

"Anggaran pembinaan kepemudaan, Karang Taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta lebih memilih sibuk tawuran hingga memakan korban jiwa dari pada berkegiatan positif karena kurangnya dukungan anggaran,"

Untuk mengatasi masalah ini, Fraksi Gerindra mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan barak militer. Model pelatihan kedisiplinan di barak militer, seperti yang diterapkan di Jawa Barat, dianggap dapat menjadi solusi untuk membentuk karakter dan mental pemuda yang lebih baik. Ryan mencontohkan pendekatan seperti yang diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewajibkan siswa bermasalah menjalani pelatihan kedisiplinan di barak militer.

Lebih lanjut, Ryan menjelaskan bahwa setelah pelatihan di barak militer, para pemuda tersebut perlu mendapatkan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan positif. Dukungan ini diharapkan dapat membantu mereka mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh tiga Wakil Ketua DPRD DKI, yaitu Wibi Andrino, Basri Baco, dan Rany Mauliani. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memberikan tanggapan terkait usulan penerapan program pelatihan barak militer. Pramono menekankan bahwa Jakarta memiliki pendekatan tersendiri dalam menangani masalah kenakalan remaja. Meskipun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci kebijakan apa yang akan diterapkan.

“Jakarta punya kebijakan sendiri,” ucap Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Usulan Fraksi Gerindra ini menjadi sorotan dan memicu perdebatan di kalangan anggota DPRD DKI Jakarta. Sebagian pihak mendukung usulan tersebut dengan alasan perlunya pendekatan yang lebih tegas dan terstruktur dalam membina pemuda. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa pendekatan militeristik tidak sesuai dengan karakteristik pemuda Jakarta dan khawatir akan menimbulkan efek negatif. Perlu adanya kajian yang mendalam dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk menerapkan program pelatihan di barak militer.