Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi dalam upaya memerangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Bentuk konkret kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang memfokuskan pada pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Inisiatif ini merupakan perluasan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang komprehensif.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan target ambisius untuk mendirikan 1.000 SPPG di daerah 3T. Program MBG tidak hanya bertujuan memberikan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Perluasan program ini ke wilayah 3T menjadi prioritas utama BP Taskin, mengingat tingkat kemiskinan dan masalah gizi yang lebih kompleks di wilayah tersebut.

Dalam kerjasama ini, BP Taskin bertanggung jawab dalam mengidentifikasi lokasi strategis untuk pembangunan SPPG, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk penyediaan lahan, serta melibatkan pengusaha daerah dalam pembangunan dan operasional SPPG. Sementara itu, Badan Gizi Nasional akan memberikan panduan teknis terkait standar gizi makanan yang disajikan di SPPG, melatih tenaga kerja lokal, serta memastikan ketersediaan dana untuk operasional SPPG, termasuk gaji kepala SPPG dan ahli gizi.

Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S Deyang, menambahkan bahwa pihaknya akan memprioritaskan pemanfaatan lahan kosong milik desa untuk pembangunan SPPG. Jika diperlukan, dana desa dapat digunakan untuk menyewa lahan. Selain itu, BP Taskin juga akan menggandeng pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam program ini. Untuk mempermudah keterlibatan pelaku usaha di wilayah 3T, desain dapur dan operasional SPPG akan disesuaikan dengan kondisi lokal.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa pembangunan SPPG di daerah 3T akan menciptakan peluang bagi banyak mitra, termasuk UMKM yang terlibat dalam penyediaan bahan makanan untuk program MBG. Pihaknya memastikan bahwa penyaluran dana, termasuk gaji kepala SPPG dan ahli gizi, akan menjadi prioritas. BGN akan bersinergi dengan BP Taskin untuk memberikan arahan kepada daerah-daerah prioritas dalam pengentasan kemiskinan dan pemenuhan gizi.

Saat ini, telah beroperasi 785 SPPG di 38 provinsi, yang menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja. Program MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima. Dadan menyampaikan bahwa BGN memiliki target untuk meningkatkan jumlah penerima MBG menjadi 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan 30.000 SPPG dan anggaran tambahan sebesar Rp 50 triliun.