KPK Sita Bukti Elektronik dalam Penggeledahan Kasus Korupsi Proyek Jalan Tebing Bulang, Musi Banyuasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah memulai penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Tebing Bulang di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Langkah penegakan hukum ini ditandai dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di dua lokasi penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Penggeledahan yang berlangsung intensif dari pagi hingga sore hari ini, Selasa (4/3/2025), menyasar kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Musi Banyuasin serta kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengkonfirmasi kegiatan penggeledahan tersebut kepada awak media. Tessa menjelaskan bahwa operasi penggeledahan ini merupakan bagian integral dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan. Hasil penggeledahan membuahkan sejumlah barang bukti elektronik yang kini telah disita oleh tim penyidik untuk diteliti lebih lanjut. Meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan, penyitaan barang bukti ini menandakan keseriusan KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi proyek jalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ini.

Proyek peningkatan Jalan Tebing Bulang yang dimaksud, memiliki rute yang cukup panjang, mencakup ruas jalan dari Km 11 Jirak hingga Jembatan Gantung, lalu Talang Simpang, Simpang Rukun Rahayu, dan berakhir di Mekar Jaya. Proyek yang berada di bawah naungan Dinas PUPR Musi Banyuasin ini diduga kuat menyimpan potensi penyimpangan anggaran yang signifikan. Detail terkait dugaan korupsi yang terjadi masih dalam tahap penyelidikan intensif oleh KPK. Tim penyidik akan menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk mengungkap peran setiap pihak yang terlibat serta konstruksi kerugian negara yang ditimbulkan.

Proses penyidikan kasus ini diyakini akan berlangsung cukup panjang dan teliti, mengingat kompleksitas kasus dan tingginya potensi kerugian keuangan negara. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini hingga menemukan titik terang, termasuk mengungkap kemungkinan keterlibatan oknum pejabat atau pihak lain dalam proyek tersebut. KPK juga akan memastikan agar seluruh pihak yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketegasan KPK dalam menangani kasus ini diharapkan menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan korupsi dalam proyek-proyek pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci utama untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Publik pun menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, termasuk pengumuman penetapan tersangka dan kronologi dugaan korupsi yang terjadi.

Berikut rincian ruas jalan yang menjadi fokus penyidikan: * Km 11 Jirak * Jembatan Gantung * Talang Simpang * Simpang Rukun Rahayu * Mekar Jaya