Dilema Kepala Daerah: Efisiensi Anggaran versus Pemulihan Ekonomi Lokal

Seratus hari pertama masa jabatan kepala daerah dihadapkan pada tantangan kompleks, terutama dalam mengelola anggaran yang efisien dan menjaga stabilitas ekonomi daerah. Diskusi dengan sejumlah kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi kendala utama yang berdampak pada penurunan responsivitas pelayanan publik dan stagnasi ekonomi.

Beberapa poin krusial yang mengemuka adalah:

• Penurunan Produktivitas ASN: Kebijakan efisiensi anggaran, tanpa adaptasi kelembagaan yang memadai, menyebabkan keterlambatan realisasi belanja daerah dan melemahkan daya beli masyarakat.
• Keraguan Merealisasikan Belanja Daerah: Kekhawatiran ketidaksesuaian dengan kebijakan pusat, perubahan regulasi yang cepat, dan keterbatasan ruang fiskal menghambat pelaksanaan program inovatif di daerah.
• Pelemahan Ekonomi Nasional: Pertumbuhan ekonomi yang melambat, diperparah tekanan eksternal dan persoalan struktural di tingkat daerah, memperburuk situasi.

Kepala daerah berada dalam posisi sulit, antara memenuhi janji kampanye dan menghadapi keterbatasan anggaran serta regulasi yang kompleks. Pembukaan blokir anggaran oleh pemerintah pusat perlu dibarengi dengan kepastian alokasi dan efisiensi agar efektif mendorong daya beli dan produktivitas sektor riil.

Transformasi Kepala Daerah: Dari Manajer Program Menjadi Inovator Fiskal

Koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam membina kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kepala daerah harus menjadi inovator fiskal, tidak hanya manajer program.

Beberapa langkah strategis yang perlu diambil:

• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mengurangi ketergantungan pada transfer pusat dan meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
• Perbaikan Iklim Investasi: Deregulasi dan penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi, namun perlu dipastikan kebijakan Kemendagri tidak menghambat investasi.
• Pencegahan Korupsi: Pemberantasan korupsi yang sistemik untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan publik.

Kepala daerah harus mampu menjadi buffer zone terhadap guncangan ekonomi nasional dan global, terutama menjaga daya beli masyarakat saat inflasi meningkat. Kebijakan seperti pemberian izin kegiatan di hotel dan restoran perlu diatur secara ketat agar tidak menjadi lahan pemborosan.

Industri perhotelan yang bergantung pada belanja birokrasi perlu dipertimbangkan, namun efisiensi anggaran tetap menjadi prioritas. Kebijakan yang proporsional dan berbasis data diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal, keberlanjutan ekonomi lokal, dan akuntabilitas publik.

Mengelola daerah di tengah perlambatan ekonomi dan keterbatasan fiskal membutuhkan kepemimpinan teknokratik yang kuat. Kepala daerah harus mampu membangun agenda fiskal berbasis data, mengutamakan belanja berkualitas, mencegah korupsi, dan memperkuat kemandirian fiskal dengan inovasi.