Pemerintah Alokasikan Dana Triliunan Rupiah untuk Revitalisasi Ratusan Kampung Nelayan di Seluruh Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menggelontorkan dana hingga Rp 2,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merealisasikan program ambisius pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah Indonesia tahun ini. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan.

Menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP, Trian Yunanda, estimasi biaya pembangunan per kampung mencapai Rp 22 miliar. Angka ini didasarkan pada pengalaman pembangunan kampung nelayan modern di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Proyek percontohan tersebut menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran program KNMP secara nasional.

"Kami dulu membangun di kampung nelayan modern di Biak dengan anggaran Rp 22 miliar, yang kemudian itu menjadi kurang lebih acuan anggaran per lokasi. Itu (pembangunannya) kita lakukan selama 3 bulan," ujar Trian Yunanda.

KKP menargetkan penyelesaian proyek dalam waktu 4 bulan per lokasi, sehingga perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan. Saat ini, KKP telah menerima 910 proposal pengajuan program kampung nelayan dari Dinas Kelautan dan Perikanan pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia. Tim khusus dibentuk untuk melakukan seleksi ketat guna menentukan 100 kampung nelayan yang memenuhi kriteria dan layak mendapatkan dukungan.

Kriteria pemilihan kampung nelayan didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:

  • Mayoritas penduduk (lebih dari 80 persen) berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan.
  • Ketersediaan lahan yang clear and clean seluas lebih dari 1 hektare untuk pembangunan fasilitas produksi.
  • Potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan.
  • Terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Proses seleksi melibatkan dua tim, yaitu tim sosial ekonomi (sosek) dan tim teknis KKP. Tim sosek bertugas mengevaluasi aspek non-teknis, seperti moralitas sosial dan keberterimaan masyarakat terhadap program. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

"Tim sosek melihat secara non-teknis, melihat dari moralitas sosial, keberterimaan masyarakat yang menjadi syarat utama kita. Karena kita kan bertumbuh bersama masyarakat, untuk memastikan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih ini betul-betul bisa terwujud dan berkelanjutan," kata Trian.

Program pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian sumber daya kelautan Indonesia.