Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menerjang sektor perhotelan di Jawa Tengah menjadi sorotan tajam. Menyikapi situasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah mendorong pelaku industri perhotelan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti, sebagai respons terhadap dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah.

"Hotel harus mampu menciptakan daya tarik tersendiri, menyelenggarakan acara-acara menarik, dan terus berinovasi agar tetap relevan di pasar," ujar Messy. Ia mengakui bahwa pemangkasan anggaran di lingkungan pemerintahan berdampak signifikan pada tingkat hunian hotel, terutama hotel-hotel berbintang yang sebelumnya menjadi langganan kegiatan dinas dan kunjungan kerja.

Dampak Refocusing Anggaran

Kebijakan refocusing anggaran, lanjut Messy, secara langsung memengaruhi kegiatan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Bahkan, terdapat pembatasan penggunaan hotel berbintang tinggi (bintang 4 atau 5) bagi kegiatan pemerintahan, yang berimplikasi pada penurunan pendapatan hotel-hotel tersebut. Messy menjelaskan, hotel bintang dua dan tiga relatif masih mampu bertahan karena masih menjadi pilihan untuk kegiatan kunjungan kerja DPRD. Kondisi ini berlaku secara nasional.

Kemandirian Karyawan Terdampak PHK

Menyikapi nasib karyawan hotel yang terkena PHK, Messy mendorong mereka untuk mengembangkan keterampilan dan merintis usaha mandiri. "Karyawan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti membuat kue, menjahit, atau menjadi barber," katanya. Ia juga menyarankan agar masyarakat memanfaatkan program pelatihan yang diselenggarakan oleh balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi.

"Jika terkena PHK, ini bisa menjadi momentum untuk memulai usaha sendiri, memanfaatkan platform online untuk berjualan makanan, atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait di Jawa Tengah," imbuhnya.

Dukungan DPRD untuk Sektor Perhotelan

DPRD Jawa Tengah, tegas Messy, akan berupaya mendorong perubahan dalam alokasi anggaran agar kegiatan dinas yang mendukung sektor perhotelan dapat kembali bergulir. "Kami berharap ada perubahan dalam anggaran perubahan, sehingga kegiatan kita juga meningkat dan dapat memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan," tandasnya.

Sebelumnya, Penasihat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah, Benk Mintosih, mengungkapkan bahwa kondisi perhotelan di provinsi ini tengah mengalami masa sulit. Lebih dari seribu karyawan hotel telah terkena PHK, terutama di hotel-hotel yang memiliki fasilitas ruang pertemuan. Hampir semua hotel di Jawa Tengah merasakan dampak dari efisiensi anggaran, kehilangan pendapatan dari penyewaan ruang pertemuan dan kegiatan pemerintah.