Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh salah seorang tokoh publik terkait peristiwa tragis tahun 1998. Kritik ini muncul sebagai respons atas pernyataan yang dinilai meragukan kebenaran peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada masa itu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa pernyataan tersebut berpotensi mencederai semangat penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan upaya rekonsiliasi nasional. Menurutnya, pernyataan yang meragukan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait peristiwa kekerasan seksual tahun 1998 dapat melukai perasaan korban dan keluarga korban.

Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa temuan TGPF merupakan dokumen resmi negara yang harus dijadikan acuan. Ia meminta pemerintah untuk lebih menunjukkan empati kepada para korban dan keluarga korban, daripada meragukan fakta yang telah dikumpulkan oleh TGPF.

"TGPF adalah dokumen resmi negara dan bukan narasi spekulatif," tegasnya.

Lebih lanjut, Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang berbasis pada dokumen resmi, bukan opini pribadi. Ia juga menekankan pentingnya memasukkan Tragedi Mei 1998 ke dalam narasi sejarah nasional, termasuk dalam kurikulum dan kebijakan kebudayaan, untuk memastikan keadilan memori dan mencegah penghapusan sejarah.

Pernyataan ini muncul setelah seorang tokoh publik menyatakan bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Menurutnya, peristiwa tersebut hanya berdasarkan rumor dan tidak pernah ada bukti yang kuat.

Tokoh publik itu juga mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang menyatakan adanya pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Ia berpendapat bahwa sejarah yang dibuat haruslah sejarah yang mempersatukan bangsa.

Sebelumnya, tokoh publik itu menyebutkan bahwa laporan TGPF hanya menyebutkan angka tanpa data pendukung yang solid. Ia menekankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian karena hal ini menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa.