Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah meninjau ulang strategi keuangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait skema pendanaan operasional bandara tersebut. Hal ini didasari oleh fakta bahwa BIJB Kertajati membutuhkan anggaran operasional tahunan sebesar Rp 60 miliar, namun belum memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kepala Bappeda Jabar mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi mempertimbangkan implikasi dari alokasi anggaran tersebut terhadap APBD. Pertimbangan ini muncul karena belum adanya kepastian terkait rencana bisnis yang berkelanjutan untuk bandara tersebut. Sejak beroperasi, BIJB Kertajati belum menghasilkan keuntungan, bahkan dividen pun belum pernah diterima oleh Pemprov Jabar.

Investasi awal Pemprov Jabar dalam pembangunan BIJB Kertajati mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Setelah bandara beroperasi, pemerintah provinsi terus memberikan subsidi untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Biaya tetap (fix cost) operasional BIJB Kertajati berkisar antara Rp 50 hingga 60 miliar per tahun, yang digunakan untuk membayar gaji karyawan, biaya listrik, pendingin udara, serta perawatan dan pemeliharaan fasilitas bandara.

Saat ini, BIJB Kertajati telah berfungsi sebagai bandara keberangkatan haji dan umrah. Namun, pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas tersebut belum mampu menutupi biaya operasional tahunan. Pemprov Jabar menekankan pentingnya perencanaan bisnis yang matang sejak awal untuk memastikan keberlanjutan investasi. Tujuannya adalah agar investasi yang telah dikeluarkan dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi daerah dalam jangka panjang.

Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi perhatian Pemprov Jabar:

• Evaluasi menyeluruh skema pendanaan operasional BIJB Kertajati.
• Penyusunan rencana bisnis yang terukur dan berkelanjutan.
• Optimalisasi pendapatan bandara untuk menutupi biaya operasional.
• Perhitungan cermat terkait pengembalian investasi (return of investment).

Pemprov Jabar berharap dengan evaluasi dan perencanaan yang lebih baik, BIJB Kertajati dapat menjadi aset yang menguntungkan bagi daerah dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Jawa Barat.