Bali terus memantapkan langkahnya dalam mewujudkan sistem transportasi publik modern dengan dimulainya proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang ambisius. Proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan kemacetan serta meningkatkan konektivitas di Pulau Dewata.

PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SDBJ) telah menunjuk PT Bumi Indah Prima (BIP) sebagai investor utama untuk proyek yang dikenal sebagai Bali Urban Rail and Associated Development atau Bali Subway ini. Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan penyelesaian fase pertama proyek pada tahun 2028, menandai tonggak penting dalam modernisasi infrastruktur Bali.

Sebagai wujud keseriusan dan komitmen, Pemerintah Provinsi Bali menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Kolaborasi ini difokuskan pada pendampingan dan pengembangan proyek MRT Bali, memanfaatkan pengalaman Jakarta yang telah sukses mengimplementasikan sistem serupa.

Penandatanganan kerja sama antara kedua provinsi dilakukan pada hari Jumat, 13 Juni 2025, oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Diharapkan sinergi antara pengelola MRT DKJ dan SBDJ akan mempercepat realisasi proyek MRT Bali.

Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) Dodi Miharjana menjelaskan bahwa skema investasi pembangunan MRT tetap mengandalkan sektor swasta, tanpa menggunakan dana dari APBD maupun APBN. Langkah ini menunjukkan optimisme terhadap daya tarik investasi proyek MRT Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan bahwa Jakarta dipilih sebagai mitra karena pengalamannya dalam mengembangkan MRT, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan pihak eksternal. Pengalaman ini akan menjadi bekal berharga bagi Bali dalam menyusun perencanaan yang matang, sesuai dengan karakteristik wilayah dan budaya lokal.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya menyesuaikan desain MRT dengan nilai-nilai adat dan budaya Bali. Salah satu solusi yang dipertimbangkan adalah pembangunan jalur bawah tanah di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki nilai sakral. Meskipun opsi ini akan meningkatkan biaya dan waktu pengerjaan, namun dianggap sebagai kompromi yang penting.

Rano Karno juga menyarankan Pemerintah Provinsi Bali untuk melibatkan investor dalam pembiayaan proyek MRT, mengingat besarnya investasi yang dibutuhkan. Keterlibatan investor akan meringankan beban anggaran dan mempercepat penyelesaian proyek.

• Kemitraan Strategis: Kolaborasi antara Bali dan Jakarta menjadi kunci keberhasilan proyek MRT Bali.
• Investasi Swasta: Mengandalkan investasi swasta sebagai sumber utama pembiayaan proyek.
• Adaptasi Budaya: Memperhatikan nilai-nilai adat dan budaya Bali dalam desain dan pembangunan MRT.
• Jalur Bawah Tanah: Pertimbangan pembangunan jalur bawah tanah di wilayah-wilayah tertentu.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, menjadi modal penting dalam mewujudkan proyek MRT Bali. Diharapkan dengan adanya MRT, Bali dapat mengatasi permasalahan transportasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Proyek MRT Bali bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga simbol kemajuan dan modernisasi Pulau Dewata. Dengan perencanaan yang matang, dukungan dari berbagai pihak, dan komitmen untuk melestarikan budaya lokal, MRT Bali diharapkan dapat menjadi kebanggaan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan berkelanjutan.