Pemprov Jabar Berupaya Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan yang Mencapai Ratusan Miliar Rupiah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya untuk mengatasi permasalahan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah. Perubahan APBD 2025 menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk melunasi kewajiban tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan perhitungan cermat terkait alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pembayaran tunggakan ini. Prioritas akan diberikan pada pembayaran utang BPJS Kesehatan, dengan konsekuensi penyesuaian pada belanja yang bukan prioritas utama.

Tunggakan ini berasal dari iuran BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan oleh beberapa kabupaten dan kota selama periode 2023-2024. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa angka Rp 311 miliar merupakan tagihan awal, namun jumlah tersebut masih dinamis dan berpotensi meningkat hingga Rp 360 miliar setelah konsolidasi data dengan BPJS dan pemerintah daerah terkait. Meskipun demikian, Dedi memastikan bahwa jumlah tunggakan tidak akan kurang dari angka awal tersebut.

Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 900 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kategori utama:

• Sebagian dana disetorkan ke pusat untuk warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Sisanya dialokasikan untuk warga non-DTKS yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Alokasi untuk kategori ini dibagi dengan porsi 40% dari Pemprov dan 60% dari usulan daerah.

Isu tunggakan BPJS Kesehatan ini pertama kali mencuat saat Gubernur Jawa Barat mendampingi Menteri Kesehatan dalam kunjungan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Gubernur menyoroti alokasi dana hibah pada periode pemerintahan sebelumnya yang dinilai kurang memperhatikan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Gubernur menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan akses kesehatan bagi warganya, dan hal ini seharusnya menjadi prioritas dibandingkan dengan belanja hibah.