Pemerintah pusat mengumumkan rencana ambisius untuk membangun tanggul laut sepanjang 20 kilometer di pesisir utara Jawa Tengah. Inisiatif ini diprioritaskan untuk melindungi wilayah-wilayah rentan terhadap rob, termasuk kawasan Sayung di Kabupaten Demak, serta Jepara.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa proyek strategis ini akan dikelola oleh badan otorita khusus yang dibentuk untuk menangani masalah rob secara komprehensif di sepanjang pantai utara Jawa. Pembentukan badan otorita ini menjadi sinyal komitmen pemerintah untuk mempercepat solusi permanen terhadap ancaman rob yang semakin meresahkan masyarakat.

Rencana ini sebelumnya telah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum International Conference Indonesia. "Pak Prabowo menyampaikan di forum International Conference Indonesia bahwa akan dibentuk Badan Otorita khusus untuk menangani tanggul sepanjang Pantura Jawa," ujar Dody saat menghadiri istigasah kemanusiaan yang diselenggarakan oleh PCNU Demak.

Dody menjelaskan bahwa badan otorita ini akan bertugas mengkoordinasikan berbagai aspek penanganan rob, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan infrastruktur. Fokus utama adalah pembangunan tanggul laut sepanjang 20 kilometer yang akan membentang dari Demak hingga Jepara. Selain itu, badan otorita juga akan bertanggung jawab untuk mengelola sistem drainase, pompa air, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Masalah rob tidak hanya terbatas pada Jakarta yang mengalami penurunan tanah, tetapi juga meluas ke berbagai wilayah di sepanjang pantai utara Jawa, termasuk Semarang, Pekalongan, Demak, dan Jepara. Penurunan tanah yang signifikan memperparah dampak rob, menyebabkan banjir air pasang yang semakin sering dan meluas.

Rencana pembangunan tanggul laut ini sebetulnya sudah menjadi perhatian pemerintah bahkan sebelum Prabowo terpilih sebagai presiden. Proyek ini dianggap sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah rob yang semakin mengancam mata pencaharian dan kehidupan masyarakat pesisir.

Proyek tanggul laut raksasa ini direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Mengingat skala dan kompleksitas proyek ini, pemerintah menyadari perlunya kerjasama dengan pihak swasta dan investor asing, termasuk dalam hal pendanaan dan teknologi. "Kita harus akui APBN juga sangat-sangat terbatas, karenanya tidak hanya kita perlu 'partner' dari sisi pendanaan tapi juga dari sisi teknologi. Karena negara-negara besar, seperti China atau Belanda itu semua menawarkan modal dan teknologi," jelas Dody.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menambahkan bahwa penambahan panjang tanggul laut menjadi 20 kilometer merupakan hasil evaluasi dan kajian mendalam bersama para akademisi. Semula, panjang tanggul laut yang direncanakan hanya 10 kilometer.

"Penambahan tanggul laut 20 km, dari Demak hingga Jepara. Kami rapat juga dengan sivitas akademisi untuk memaparkan permasalahan banjir dan rob ini," kata Gus Yasin. Ia menekankan bahwa penanganan banjir dan rob harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya difokuskan pada satu wilayah tertentu.

Perlu dicatat bahwa tanggul laut sepanjang 20 kilometer ini berbeda dengan proyek giant sea wall sepanjang 6,7 kilometer yang sudah terintegrasi dengan Tol Semarang–Demak Seksi I (Kaligawe–Sayung). Proyek giant sea wall merupakan bagian dari upaya penanganan rob yang lebih luas di wilayah tersebut.

Sambil menunggu pembangunan tanggul laut skala besar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai upaya jangka pendek dan menengah untuk mengurangi dampak rob. Upaya-upaya tersebut meliputi:

• Pengerukan sedimentasi sungai
• Pemasangan pompa air
• Layanan kesehatan gratis melalui program Speling
• Bantuan pangan bagi warga terdampak
• Penanaman mangrove di sepanjang pantai

Diharapkan, kombinasi antara solusi jangka pendek, menengah, dan panjang ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat pesisir dari ancaman rob dan banjir air pasang.